Evaluasi Kebijakan Pendelegasian Wewenang dalam Mengelola Pendidikan Menengah

Steiven Orland Ngongira, Ade Iriani

Abstract


Abstract The purpose of this research is evaluating for delegation of implementation policy from Education Office of North Molucas Province to the Educational Institutional branch in managing secondary education in Morotai Island District. The delegation policy based on the governor of North Maluku Regulation number 45 in 2018,  about the duties, function, task description of the department branch office of the Provincial Education, and culture Office of North Maluku. This research using a goal free evaluation model, which measures the implementation, influence of implementation and factors that affect the implementation and Factors that affect the implementation tasks and functions of the office in managing secondary education in Morotai Island District. Data to collected through observations, interviews and document studies. Data analysis are done with a quality data analysis. The results of the research areas follows: (1) Implementation of tasks and functions of the branch of Education office does not carried out effectively that cause problems with the administration of personneal services; (2) Influence of task implementation and function of Education Office branch raises positive and negative impacts. (3) Factors that affect the implementation tasks and functions of the branch of the office in managing secondary education is communication and facilities as well as infrastructure.

 

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pendelegasian wewenang Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara ke Cabang Dinas Pendidikan dalam mengelola pendidikan menengah di Kabupaten Pulau Morotai. Kebijakan Pendelegasian ini berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Utara nomor 45 Tahun 2018, Tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara. Penelitian ini menggunakan model evaluasi goal free yaitu mengukur implementasi, pengaruh implementasi dan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Cabang Dinas Pendidikan dalam mengelola pendidikan menengah di Kabupaten Pulau Morotai. Data dikumpulkan melalui melalui observasi, wawancara dan studi dokumen. Analisis data dilakukan dengan analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian yaitu: (1) implementasi tugas dan fungsi Cabang Dinas Pendidikan, belum terlaksana dengan efektif sehingga menimbulkan permasalahan pada pelayanan administrasi kepegawaian; (2) pengaruh implementasi tugas dan fungsi Cabang Dinas Pendidikan menimbulkan pengaruh positif dan negatif. (3) faktor-faktor yang memengaruhi implementasi tugas dan fungsi Cabang Dinas Pendidikan dalam mengelola pendidikan menengah yaitu komunikasi, sarana dan prasarana.

 

 


Keywords


evaluation; goal free; implementation policy; delegation of authority; managing of secondary education; evaluasi, goal free; implementasi; kebijakan; pendelegasian wewenang; pengelolaan pendidikan menengah

Full Text:

PDF

References


Hasbullah. H.M. 2014. Kebijakan Pendidikan Dalam Prespektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

Hasibuan, Melayu, S.P. Manajemen (Dasar, Pengertian dan masalah). Jakarta: PT. Bumi Aksara

Mulyadi Deddy, dkk (2016). Admintrasi Publik Untuk Pelayanan Publik (Konsep & Praktik Administrasi dalam Penyusunan SOP, Standar Pelayanan, Etika Pelayanan, Inovasi untuk Kinerja Organisasi. Bandung: Alfabeta.

Neolaka Amos dan Neolss Grace A. 2016. Landasan Pendidikan. Dasar Pengenalan Diri Sendiri Menuju Perubahan Hidup. Jakarta: Kencana

Nugroho, Riant (2009).Publik Policy. Jakarta: Elex Mendia Komputindo.

Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Tugas, Fungsi Dan Uraian Jabatan Cabang Dinas Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara.

Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Cabang Dinas Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara.

Sandihkasari Dewi. 2016. “Pengalihan Kewenangan Manajemen Pendidikan Menengah dari Kabupaten/Kota Ke Provinsi”. Majalah Info Singkat Pemerintah Dalam Negeri Vol.VIII, No 07/P3DI/April/2016.

Siswanto, H.B. 2006. Pengantar Manajemen. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Triwiyanto, Teguh., Suyanto, & Prasojo, Lantip Diat. (2019).The Thoughts of Ki Hadjar Dewantara and Their Implications for School Management in the Industrial Era 4.0. International Journal of Innovation, Creativity and Change, 5(4), 197-208.

UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemeritahan Daerah

Wirawan. 2011. Evaluasi Teori, Model, Standar Aplikasi Dan Profesi, Contoh Aplikasi Evaluasi Program: Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kurikulum, Perpustakaan, Buku Teks, Manajemen Berbasis sekolah, Kartu Indonesiat Pintar. Kartu Indonesai sejahtera dan Program Dana Desa. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Yuniarsih Tjutu, dkk.1998. Manajemen Organisasi, Bandung.IKIP Bandung Pres.




DOI: http://dx.doi.org/10.17977/um025v4i32020p173

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 JMSP (Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Hasil gambar untuk logo zotero ukuran kecil

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

View My Stats