Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Atas Tanah yang Dirugikan dalam Program Konsolidasi Tanah

Ansella Rambu Mosa, Hariyanto Susilo

Abstract


This study aimed to describe the procedures for implementing land consolidation programs and analyzing legal protections for land rights holders who were harmed in land consolidation programs. The approach used in the research was sociological juridical, with a type of empirical juridical research. Data sources came from data obtained directly from the public or commonly referred to as primary data and other data obtained from library materials or commonly referred to as secondary data. The procedure of implementation of the land consolidation program was carried out through several stages, namely the selection of location and area of the location, socialization, the creation of agreement letters and declarations of the release of land rights, inventory, and the issuance and delivery of certificates. Legal protection for land rights holders who were harmed in the land consolidation program was guided by Article 18 of the Constitution, which stated that landowners were entitled to appropriate compensation if in the implementation of the land consolidation program found burdensome things even cause losses.


Keywords


legal protection, rights holders, land consolidation

Full Text:

PDF

References


Abadi, S. A. (2019). Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 4(2), 328-340.

Abraarsyah & Sukarmi. (2020). Pеrlindungаn Hukum bagi Bаnk sеbаgаi Pеmеgаng Jаminаn Hаk Atаs Tаnаh dаn Bаngunаn Milik Dеbitur yаng Disitа olеh Kоmisi Pеmbеrаntаsаn Kоrupsi (KPK). Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 5(2), 196-201.

Ali, A. & Heryani, W. (2012). Menjelajah Kajian Empiris terhadap Hukum Edisi Pertama. Jakarta: Prenadamedia.

Aprilla, A. P., Permadi, I. & Effendi, L. (2018). Status Hukum Hak Milik Atas Tanah Warga Negara Asing dengan Meminjam Nama Warga Negara Indonesia. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 3(1), 15-21.

Azzahra, F. (2019). Status Hak Atas Tanah Penduduk Desa dalam Kawasan Hutan Perum Perhutani. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 4(1), 48-60.

Badan Pertanahan Nasional. (1991). Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah.

Effendie, B. (1983). Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya. Bandung: Alumni.

Ishak, M., Nurlinda, I., & Pujiwati, Y. (2011). Konsolidasi Tanah: Studi Kasus Kecamatan Gedebage, Kota Bandung. Mimbar, 27(1), 87-96.

Kapoh, S. J. (2017). Pengaturan Konsolidasi Tanah untuk Pembangunan Perumahan menurut UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Lex Et Societatis, 5(6), 113-120.

Koeswahyono, I. (2012). Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang di Indonesia: Problematika antara Teks dan Konteks). Malang: UB Press.

Musriansyah & Sihabudin. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham dalam Penjualan Aset Perseroan berdasarkan Pasal 102 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2(2), 125-131.

Ramadhona, A. (2017). Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan untuk Pembangunan Jalan By Pass di Kota Bukittinggi. Jurnal Cendekia Hukum, 3(1), 73-84.

Republik Indonesia. (1960). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22.

Republik Indonesia. (2004). Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385.

Republik Indonesia. (2005). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah.

Ridwan, J. (2008). Hukum Tata Ruang. Bandung: Nuansa.

Rubaie, A. (2007). Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Malang: Bayumedia Publishing.

Santoso, U. (2012). Hukum Agraria Kajian Komprehensif. Jakarta: Prenadamedia Group.

Santoso, U. (2012). Perolehan Hak Atas Tanah. Jakarta: Prenadamedia Group.

Soejono & Abdurrahman. (2003). Prosedur Pendaftaran Tanah. Jakarta: Rineka Cipta.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sugiharto, U. S., Suratman, & Muchsin, N. (2015). Hukum Pengadaan Tanah: Pengadaan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum Pra dan Pasca Reformasi. Malang: Setara Press.

Sulistyorini, H., Hamidah, S., & Sulistyarini, R. (2020). Perlindungan Hukum bagi Ahli Waris yang Tidak Tercantum sebagai Penerima Manfaat dalam Asuransi Jiwa. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 5(1), 58-65.

Sutedi, A. (2007). Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan. Jakarta: Sinar Grafika.

Talkurputra, N. D. (1997). Kebijakan Pembangunan Pertanahan dan Peranan Konsolidasi Tanah. Bandung: Makalah Lokakarya Konsolidasi Tanah Perkotaan, kerjasama BPN dan ITB.

Wijaya, G. P., Silviana, A., & Triyono. (2016). Praktik Konsolidasi Tanah Perkotaan sebagai Alternatif Model Pembangunan Wilayah Perkotaan tanpa Pembebasan Tanah. Diponegoro Law Review, 5(2), 1-18.




DOI: http://dx.doi.org/10.17977/um019v6i1p18-25

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

  

View My Stats