Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dari Kerugian Akibat Perjanjian Kredit Yang Tidak Sesuai Dengan Offering Letter

Geri Dwi Lestarini

Abstract


This study aimed to analyze legal protection for debtors who experienced losses due to the credit agreement which was different from the offering letter. The credit agreement was a principal agreement that governed the rights and responsibilities between creditors and debtors. This study was a normative juridical study, which was then analyzed using descriptive qualitative methods. The search results showed that the bank includes a standard clause in the credit agreement deed, which was different from the offering letter. The existence of these standard clauses violated applicable regulations and prejudiced the debtor. There was legal protection both preventive and repressive provided by laws and regulations for protecting debtors from losses due to standard clauses that were not in the offering letter.

Keywords


credit agreement, standard clause, offering letter, legal protection

Full Text:

PDF

References


Abbas, M. N. M., Miru, A., & Said, N. (2020). Penyalahgunaan Keadaan Dalam Kontrak Baku Perjanjian Kredit Bank. Gorontalo Law Review, 3(2), 188-204.

Asnawi, M. N. (2017). Aspek Hukum Janji Prakontrak. Yogyakarta: UII Press. Farahdiba, S., Putra, M. F. M., & Nurdin, A. R. (2019). Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Baku Dalam Akta Perjanjian Kredit Perbankan (Studi Kasus: Putusan Nomor 178/Pdt. G/2015/Pn. Jkt. Pst).

Jurnal Notary, 1(1), 1-22.

Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.

Hasanah, U. (2016). Hukum Perbankan. Surabaya:Setara Press.

Hermansyah. (2011). Hukum Perbankan Nasional Indonesia Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun

, Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 3 Tahun. 2004 Tentang Bank Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Marsidah. (2019). Bentuk Klausul-Kalusula Baku dalam Perjanjian Kredit Bank. Solusi, 17(3), 285-302.

Marzuki. (2005). Metodologi Riset. Yogyakarta:Ekonisia.

Muaziz, M. H., & Busro, A. (2015). Pengaturan Klausul Baku Dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak. Jurnal Law Reform, 11(1), 74-84.

Palar, P. L., Anis, F. H., & Kereh, O. A. (2018). Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase. Lex Et Societatis, 6(2), 84-93.

Puspitasari, R. A., Koeswahyono, I., & Soekesi, T. S. (2019). Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah tentang Pungutan Otoritas Jasa

Keuangan Terhadap Notaris Pemegang Surat Tanda Terdaftar Yang Tidak Pernah Berkegiatan di Pasar Modal. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 4(1), 150-161.

Putri, L. A. (2020). Analisis Penghapusbukuan oleh Bank Terhadap Utang Debitur Atas Kredit Macet. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 5(1), 95-103.

Rahmadi, T. (2010). Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Republik Indonesia. (1998). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.

Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.

Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 22.

Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan-Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Undang-Undang nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank

Indonesia dan Peraturan Bank Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5253.

Rusli, T. (2015). Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian di Indonesia. Pranata Hukum, 10(1), 24-36.

Sembiring, S. (2012). Hukum Perbankan. Edisi Revisi. Bandung: Mandar Maju.

Sjahdeini, S. R. (1993). Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia. Jakarta: Institut Banker Indonesia.

Tjoetem, M. (1999). Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial (Konsep, Teknik, dan Kasus). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Usman, R. (2011). Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan. Bandung: Mandar Maju.




DOI: http://dx.doi.org/10.17977/um019v5i2p%25p

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

  

View My Stats