Perlindungan Hukum bagi Bank sebagai Pemegang Jaminan Hak Atas Tanah dan Bangunan Milik Debitur yang Disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Abraarsyah Abraarsyah, Sukarmi Sukarmi

Abstract


This study aimed to analyze legal protection for banks as holders of legal guarantees for land and buildings owned by debtors that were confiscated by the Corruption Eradication Commission (KPK). The research used juridical-normative type. The research used statute approach, conceptual approach, and case approach. This study used domain analysis techniques. The results showed that if the KPK confiscated the land and / or buildings of the debtor owner, the Bank, as the holder of the guarantee of the rights to the land and buildings, would receive legal protection both preventively and repressively.

 


Keywords


legal protection, Land and Building owned, Corruption Eradication Commission (KPK), confiscation

Full Text:

PDF

References


Abdullah, J. (2014). Tugas dan wewenang lembagalembaga penanganan tindak pidana korupsi di indonesia. YUDISIA, 5(1), 103–122.

Arifuddin, Widhiyanti, H. N., & Susilo, H. (2017). Implikasi Yuridis Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah Penerima Kuasa Menyetor Uang

Pajak Penghasilan /. JIPPK, 2(1), 18–25.

Choiriyah. (2019). Hukum Perbankan dan Perasuransian Indonesia. Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, 6(3), 265–280. https://doi.

org/10.15408/sjsbs.v6i3.11532.

Hаdjоn, P. M. (2007). Pеrlindungаn Hukum Bаgi Rаkyаt Indоnеsiа. Jakarta: PT. Binа Ilmu.

Kasmir. (2002). Dasar-Dasar Perbankan. PT.Rаjа Grаfindо Pеrsаdа.

Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum. Jakarta:Kencana Prenada Media Group.

Rahmi, Z. A., & Sjafi’i, R. I. R. (1991). Kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Melaporkan Adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Klien. JIPPK, 4(1), 197–206.

Rosyad, A. (2014). Barang Bukti Hasil Korupsi. Jurnal Pembaharuan Hukum, I(2), 144–151.

Suhartati. (2014). Reimplementasi hukum pidana korupsi dalam aspek kepemilikan hak atas tanah. Jurnal Hukum Prioris, 4(1), 1–14.

Tatuil, G. S. H. (2013). Penyelesaian Sengketa Atas Kewenangan Penyidikan KPK dan Polisi Dalam Menangani Kasus Korupsi. Lex et Societatis, I(3), 138–148.

Valayvi, Y. K. (2016). Perjanjian Kredit Di Lembaga Keuangan Perbankan Berdasarkan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Privat Law, IV(2), 142–151.

Wiraatmaja, A. Z., Silviana, A., & Sukirno. (2016). Akibat Hukum Pinjam Meminjam Sertipikat Hak Atas Tanah Untuk Dijadikan Jaminan Utang (Studi Kasus Putusan MA Nomor:2091.K.PDT.2014). DIPONEGORO

LAW JOURNAL, 5(3), 1–8.




DOI: http://dx.doi.org/10.17977/um019v5i2p196-201

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

  

View My Stats