Kepastian Hukum Harta Bersama bagi Istri Pertama dalam Perkawinan Poligami

Willy Budianto, Rachmi Sulistyarini

Abstract


This study aimed to analyze the legal certainty of shared property as well as the urgency of marriage agreements on the shared property for first wives in polygamous marriages. The research used the statute approach. The provisions of the law on joint property in polygamous marriage based on Article 94 of the compilation of Islamic law did not provide legal certainty to the first wife, thus the creation of a marriage treaty deed on joint property under Law Number 1 of 1974 on Marriage became one of the efforts to obtain legal certainty. The urgency of the marriage agreement on the joint property for the first wife in a polygamous marriage was related to the legal protection of the first wife when the husband was influenced by the second wife in the future.


Keywords


legal certainty, shared property, polygamous marriage

Full Text:

PDF

References


Ahadi, S. (2014). Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami. Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam, 1(1), 89-97.

Al-Athar, A. N. T. (2000). Saat Anda Meminang. Jakarta: Pustaka Azam.

Alfons, M. (2010). Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis atas Produk-Produk Masyarakat Lokal dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual. Malang: Universitas Brawijaya.

Anggadini, S. D. (2014). Analisis Implementasi Syirkah pada Koperasi. Jurnal Riset Akuntansi, 6(1), 95-109.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. (1995). Analisis dan Evaluasi Hukum tentang 20 Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Basyir, A. A. (1995). Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Fitrianti, D. (2017). Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam. Intelektualita, 6(1), 83-102.

Hadi, S. (2017). Hukum Positif dan The Living Law: Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 13(26), 259-266.

Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.

Hamidi, Z. (1978). Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Islam. Jakarta: Bina Cipta.

Junaidi, M. M. R. B., & Muhazir. (2014). Revitalisasi Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Langsa Aceh. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 14(1), 147-160.

Khallaf, A. W. (2002). Kaidah-Kaidah Hukum Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mahkamah Konstitusi. (2015). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Kawin tanggal 27 Oktober 2016.

Menteri Agama. (1991). Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991.

Muqniyah, J. M. (1978). Pernikahan menurut Hukum Perdata dari Lima Mazhab. Yogyakarta: Penerbit Kota Kembang.

Nasution, K. (2002). Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap PerundangUndangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia. Jakarta: INIS Leiden.

Nurdiyanawati, L. W., & Hamidah, S. (2019). Batasan Perjanjian Perkawinan yang Tidak Melanggar Hukum, Agama, dan Kesusilaan. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 4(1),

-108.

Nurudin, A., & Tarigan, A. A. (2004). Hukum Perdata di Indonesia. Jakarta: Pernada Media.

Rahman, S., Qamar, N., & Kamran, M. (2020). Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami. SIGn Jurnal Hukum, 1(2), 104-118.

Ramulyo, M. I. (1990). Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Ind Hill.

Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Soemiyarti. (1982). Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Yogyakarta: Liberty.

Subekti, R. (2002). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.

Timex, H., Suhariningsih, & Sulistyarini, R. (2019). Pokok-Pokok Agraria Pembuatan dan Pengesahan Perjanjian Perkawinan antara Melalui Penetapan Pengadilan dan Notaris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 4(1), 93-100.

Wahyuni, Safa’at, R., & Fadli, M. (2017). Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2(2), 139-145.

Zunaidi, A. (2018). Kedudukan Harta Bersama Perkawinan Poligami. Wadiah: Jurnal Perbankan Syariah, 2(2), 91-106.




DOI: http://dx.doi.org/10.17977/um019v6i1p66-71

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

  

View My Stats