Konstruksi Pengaturan atas Perbuatan Menawarkan Diri sebagai Pekerja Seks Komersial melalui Media Online

Kumala Cintya Ayu Budiarti

Abstract


This study aimed to analyze the consequences of the absence of provisions about doing open booking out as a prostitute through online media and to construct future law. This study used a doctrinal method or commonly referred to as normative research. The absence of provisions about making open booking out as a prostitute through online media resulted in increased free sex behavior, creating public stigma and making it difficult for law enforcement officers to take action against these acts. Construction of regulations for opening booking out as a prostitute through online media in the future, namely by formulating provisions related to the criminalization of the act of opening booking out as a prostitute through online media and the threat of criminal penalty about that.


Keywords


construction, regulation, prostitute, online media

Full Text:

PDF

References


Amalia, M. (2016). Analisis terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan dengan Etika Moral serta Upaya Penanggulangan di Kawasan Cisarua Kampung Arab. Jurnal Mimbar Justitia, 2(2), 861-880.

Artosa, O. (2018). Pekerja Migran dan Ekonomi Informal Ilegal (Prostitusi) di Wilayah Pasar Kembang Yogyakarta. Jurnal Pemikiran Sosiologi, 5(1), 21-36.

Atmasasmita, R. (2006). Pengantar Hukum Pidana Internasional. Bandung: Refika Aditama.

Bachruddin, W., Kalalo, F., & Kundre, R. (2017). Pengaruh Penyuluhan tentang Bahaya Seks Bebas terhadap Pengetahuan Remaja tentang Seks Bebas di SMA Negeri Binsus 9 Manado. Jurnal Keperawatan Unsrat, 5(1), 1-7.

Banun, F., & Setyorogo. (2013). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Seksual Pranikah pada Mahasiswa Semester V Stikes X Jakarta Timur 2012. Jurnal Ilmiah Kesehatan, 5(1), 1-17.

Gray, J. C. (1990). The Nature and Sources of the Law. United State Of America: The Legal Classics Library.

Hamzah, A. (1983). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Aksara Baru.

Heryogi, A., Ruba’i, M., & Sugiri, B. (2017). Fungsi Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2(1), 7-17.

Irfan, I. H., & Wahyu R. (2016). Harga Diri Seksual, Kompulsivitas Seksual, dan Perilaku Seks Beresiko pada Orang dengan HIV/AIDS. Jurnal Psikologi UGM Yogyakarta, 43(1), 1-15.

Julyano, M., & Sulistyawan, A. (2019). Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. Jurnal Credipo, 1(1), 13-22.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). Situasi Umum HIV/AIDS dan Tes HIV. Jakarta: Kementerian Kesehatan.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Situasi Umum HIV/AIDS dan Tes HIV. Jakarta: Kementerian Kesehatan.

Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Melinda, R., Mamosey, W., & Mawara, J. (2020). Strategi PSK dalam Menggunakan Media Sosial di Kota Manado. Jurnal Holistik Universitas Sam Ratulangi, 13(1), 1-17.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2020). Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Munajat, F. (2017). Tinjauan Umum tentang Tindak Pornografi dan Pornoaksi, Dangdut, dan Upaya Penyelesaian dari Pihak Kepolisian. Jurnal Dspace UII Yogyakarta, 5(2), 23-42.

Nasronudin. (2007). HIV & AIDS Pendekatan Biologi Molekuler Klinis dan Sosial. Surabaya: Airlangga University Press.

Negoro, P., & Atmadja, I. (2014). Analisis terhadap Prostitusi Online Ditinjau dari Hukum Pidana Positif di Indonesia. Jurnal Yustisia, 3(1), 68-79.

Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720.

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928.

Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Saleh, R. (1983). Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana. Jakarta: Aksara Baru.

Setyowati, S., & Nanik, R. (2013). Persepsi Siswa Kelas XI SMK Negeri 4 Surabaya terhadap Perilaku Seks Bebas di Kalangan Pelajar. Jurnal Ilmiah Mahasiswa IPI Surabaya, 3(1), 1-15.

Sianturi, S. R. (1986). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Alumni Ahaem-Pthaem.

Soedjono, D. (1977). Pelacuran Ditinjau dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat. Bandung: Karya Nusantara.

Soekanto, S. (1980). Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sujatmoko, S., & Sofro, M. (2015). Sehat dan Sukses dengan HIV-AIDS. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Sulistyorini, H., Hamidah, S., & Sulistyarini, R. (2020). Perlindungan Hukum bagi Ahli Waris yang Tidak Tercantum sebagai Penerima Manfaat dalam Asuransi Jiwa. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 5(1), 58-65.

Wulandari, P., & Aini, D. (2020). Program Sosialisasi Bahaya Seks Bebas pada Kalangan Remaja di Madrasah Aliyah Negeri 1 Semarang. Jurnal Peduli Masyarakat, 2(1), 23-28.

Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 6(2), 342-349.




DOI: http://dx.doi.org/10.17977/um019v7i1p99-109

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

  

View My Stats