Tinjauan Yuridis Pejabat Pembuat Akta Tanah Yang Menerima Titipan Dana Hasil Transaksi Jual Beli

Nia Puspa Rifanti

Abstract


This study aimed to analyze the act of accepting deposited funds by the Land Deed Making Officer (PPAT) from a legal perspective and its juridical consequences. This study used a statutory, conceptual, and case research approach. The type of research used was normative juridical with the descriptive analysis method and legal interpretation. The study results showed that receiving deposited funds carried out by PPAT related to the effects of buying and selling transactions are not legally regulated in the legislation. PPATs who receive deposited funds from clients must comply with the agreement and have an obligation to keep the funds appropriately. The legal consequences for Land Deed Making Officer who misused the deposited funds were subject to Article 372 of the Criminal Code for embezzlement and Article 378 of the Criminal Code for fraud with a maximum imprisonment of four years. Land Deed Making Officers who were proven to have committed violations should be responsible for their actions by being subject to administrative, civil, and criminal sanctions.


Keywords


juridical review, land deed making officer, recipient of deposit

Full Text:

PDF

References


Anand, G., & Syafruddin. (2016). Pengawasan terhadap Notaris dalam Kaitannya dengan Kepatuhan Menjalankan Jabatan. Lambung Mangkurat Law Journal, 1(1), 131-154.

Anjasmara, K. D., & Kawuryan, E. S. (2019). Pertanggungjawaban Notaris sebagai Penerima Titipan Sertipikat Hak Atas Tanah Milik Klien. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 7(2), 208-224.

Аmiruddin, & Аsikin, Z. (2006) Pengаntаr Metode Penelitiаn Hukum. Jakarta: Rаjа Grаfindo Persаdа.

Arif, J. (2013). Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Notaris terhadap Pelanggaran Hukum Atas Akta. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 2(1), 1-9.

Arifuddin, Widhiyanti, H. N., & Susilo, H. (2017). Implikasi Yuridis terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah Penerima Kuasa Menyetor Uang Pajak Penghasilan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dari Wajib Pajak. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2(1), 18-25.

Budiono, B., Wiryomartani, W., & Suryandono, W. (2019). Tugas dan Kewenangan Tim Investigasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Berkaitan dengan Pembinaan dan Pengawasan Notaris. Notary Indonesian Journal, 1(2), 1-24.

Dwivi, V., & Zulfa, E. A. (2021). Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap Penggelapan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 738/Pid.B/2018/PN SMG. Indonesian Notary Journal, 3(3), 23-43.

Ibrahim, J. (2007). Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Banyumedia.

Ishaq. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Ismaya, S. (2012). Hukum Administrasi Pertanahan. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Mahdi & Vinaricha. (2019). Kumpulan Teori-Teori Hukum Baru. Surabaya: Pustaka Media.

Mаrzuki, P. M. (2007). Penelitiаn Hukum. Jakarta: Kencаnа.

Nisya’, I. A. (2019). Pertanggungjawaban Pidana atas Penyalahgunaan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Jurnal Hukum Bisnis, 3(1), 88-106.

Rahmi, Z. A., & Sjafi’i, R. I. R. (2019). Kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Melaporkan Adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Klien. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 4(1), 197-206.

Ramadhan, A. F. & Permadi, I. (2019). Makna Alasan-Alasan Tertentu dalam Kode Etik Notaris terkait Kewajiban Menjalankan Jabatan Notaris di Kantornya. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 4(1), 15-28.

Republik Indonesia. (2016). Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120. Tambahan Lembar Negara Nomor 5893.

Subekti, R. (1995). Aneka Perjanjian. Bandung: PT citra Aditya Baktu.

Sunggono, B. (2005). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo.

Soekаnto, S. (1986). Pengаntаr Penelitiаn Hukum. Jakarta: Universitаs Indonesiа.

Yulianti, E. D., & Anshari, T. (2021). Pertanggungjawaban Hukum Bagi Notaris dalam Membuat Akta Otentik Berdasarkan Perspektif Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris. Jurnаl Ilmiаh Pendidikаn Pаncаsilа dаn Kewаrgаnegаrааn, 6(1), 45-54.




DOI: http://dx.doi.org/10.17977/um019v7i1p27-32

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

  

View My Stats