Penyusunan dan Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa

Didik Sukriono

Abstract


This study aimed to describe the implementation of the preparation and determination of the Village Medium Term Development Plan and the Village Government Work Plan and the factors that influenced their preparation and stipulation. This research used an empirical juridical legal approach or sociological legal research, with a sociological juridical research type. The types of data in this study include primary, secondary, and tertiary data obtained through observation, documentation, interviews, focus group discussions, and conventional and electronic literature studies. The data were analyzed using qualitative juridical methods. The implementation of the preparation and stipulation of Village Mid-Term Development Plans and Village Government Work Plans in most villages was still “legally flawed and sociologically flawed”, starting from the formation of a compilation team, data collection, assessing potential and problems, aligning policy directions for district development planning, drafting designs, discussions, and the stipulation had not been implemented as instructed by the statutory regulation on villages. Factors that influenced the formulation and determination were categorized into factors that cause formal and material defects and factors that cause juridical-sociological defects. The factors that were causing formal and material defects include juridical, political, human resources, and community culture factors. The factors that were causing juridical-sociological defects include political, juridical, lack of facilities, technology, and culture.


Keywords


preparation, determination, village medium term development plan, village government work plan

Full Text:

PDF

References


Agustina, R. (2017). Pelatihan Desain Grafis untuk Perangkat Desa dalam Rangka Peningkatan SDM di Desa Ngawonggo Kecamatan Tajinan Kab. Malang. Jurnal ABDIMAS Unmer Malang, 2(1), 37-42.

Arikunto, S. (2002). Metodologi Penelitian suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: Rineka Cipta.

Barus, Z. (2013). Analisis Filosofis tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis. Jurnal Dinamika Hukum, 13(2), 307-318.

Eka, S. N. & Ismiyati. (2015) Pengaruh Kepemimpinan, Fasilitas Kerja, dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Perangkat Desa di Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara. Economic Education Analysis Journal, 4(2), 562-574.

Harianto, A. (2016). Perspektif Yuridis: Reposisi Perdes dan Kompetensi Penyusunan Legal Drafting bagi Kepala Desa: dalam Percikan Pemikiran Tata Kelola dan Pembangunan Desa. Surabaya: Unair Press.

Harni, W. & Suprojo, A. (2016). Efektivitas Kinerja Kepala Desa dalam Mewujudkan Visi Misi Pembangunan Desa. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 5(3), 85-88.

Ibrahim, J. (2006). Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia. Indrianasari, N. T. (2017). Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Desa Karangsari Kecamatan Sukodono). Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi Keuangan dan Pajak, 1(2), 29-46.

Isnayanti, K., Maherni, L. B. S., & Irayani, M. P. (2017) Dampak Akuntabilitas Pemerintahan Desa terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Jagaraga). Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, 7(2), 109-121.

Jalisa, H., Rahman, B., & Maisyuri. (2017). Evaluasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara. Jurnal Akuntansi dan Pembangunan, 3(3), 111-130.

Jamaluddin, Y., Sumaryana, A., Rusli, B., & Buchari, R. A. (2018). Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, 6(1), 14-24.

Karyanto, R. R. (2016). Apakah Penyaluran Dana Desa Terhambat oleh Karakteristik Kepala Desa? Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 16(2), 149-161.

Melis, Azis, A., & Apoda. (2016). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Wawolesea Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara). Jurnal Ekonomi (JE), 1(1), 99-105.

Mulyono, S. P. (2014). Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca Pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. MMH, 43(3), 438-444.

Nisak, Z., Prayitno, D. H., & Maqoma, K. (2020). Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan RPJM Desa Berbasis Partisipatif di Desa Banjarmadu, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan. TRIDARMA: Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), 3(1), 76-80.

Nugroho, H. S. (2018). Menimbang Pentingnya Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa. Journal of Governance, 3(1), 35-49.

Pramusinto, A. & Latief, M. S. (2011). Dinamika Good Governance di Tingkat Desa. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 11(1), 1-13.

Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

Republik Indonesia. (2014). Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Republik Indonesia. (2015). Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Republik Indonesia. (2015). Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Rodhiyah, S. & Harir, M. (2015). Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. Jurnal Pembaharuan Hukum, 2(2), 291-300.

Rolobessy, M. J., Fretes, Y. D., & Suat, H. (2020). Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Negeri Wakal Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah. BAKIRA – UNPATTI (Jurnal Pengabdian Masyarakat), 1(1), 12-18.

Sofianto, A. (2017). Kontribusi Dana Desa terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kebumen dan Pekalongan. Matra Pembaruan, 1(1), 23-32.

Syachbrani, W. & Yahya, M. (2018). Realisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan Pemerintah Desa (Studi pada Desa Munte, Luwu Utara, Sulawesi Selatan). Bongaya Journal for Research in Management, 1(2), 45-55.

Tahir, S. Y., Malia, E., & Faisol, I. A. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Pengetahuan Kepala Desa, dan Transparansi terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Desa di Kabupaten Pamekasan. Journal of Accounting and Financial Issue, 1(1), 20-29.

Wulansari, T. A. (2015). Peran Masyarakat Desa Landungsari Kabupaten Malang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Tahun 2013-2019. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 4(3), 487-492.




DOI: http://dx.doi.org/10.17977/um019v6i1p92-100

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

  

View My Stats