Email this article 
Status Hukum Perjanjian Beli Kembali (Buy-Back Guarantee) yang Diberikan oleh Developer Pailit kepada Bank
Abstract
This study analyzed the contract disputes in the Supreme Court Decision Number 1013K/Pdt.Sus-Pailit/2016 and the legal status of the buy-back guarantee agreement obtained from the bankrupt developer. This study used a normative juridical method with a statutory approach and a conceptual approach. The contract dispute in the Supreme Court Decision Number 1013K/Pdt.Sus-Pailit/2016 related to submitting several claims based on the buy-back guarantee agreement between PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. as a creditor with PT. Rizky Jaya Sentosa Ladang was the developer who was declared bankrupt when the debtor defaulted. The legal status of the buy-back guarantee agreement obtained by the bank from the bankrupt developer remained binding on the parties who have agreed. The contents of the buy-back guarantee agreement remained valid as law for the parties because one of the bankrupt parties was not included in the conditions for the termination of engagements and agreements.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Asyhadie, Z. (2005). Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaannya di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Dominika, R. W., & Kawuryan, E. S. (2017). Perjanjian Beli Kembali (Buy Back Guarantee) yang Dibuat antara Pengembang dan Bank dalam Penyelesaian Masalah Kredit Macet. Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan, 1(2), 1-26.
Hartono, D. T. (2016). Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 4(1), 1-9.
Ismail. (2011). Perbankan Syariah. Jakarta: Prenada Media Group.
Kartono. (1974). Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran. Jakarta: Pradnya Paramita.
Kharisma, D. B. (2015). Buy Back Guarantee dan Perkembangan Hukum Jaminan Kontemporer di Indonesia. Privat Law, 3(2), 75-83.
Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media Group.
Mulyati, E. (2016). Asas Keseimbangan pada Perjanjian Kredit Perbankan dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil. Jurnal Bina Mulia Hukum, 1(1), 36-42.
Nadjamuddin, A. (2012). Aspek Hukum Akta Buy Back Guarantee dan Implikasinya Bagi Lembaga Perbankan. Jurnal Penelitian Hukum, 1(3), 1-12.
Nova, M., Suhariningsih, & Sugiri, B. (2020). Perlindungan Hukum bagi Debitur Penerima Kredit Usaha Rakyat yang Wanprestasi karena Overmacht pada Perjanjian Kredit Bank. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 5(1), 104-109.
Putri, L. A. (2020). Analisis Penghapusbukuan oleh Bank terhadap Utang Debitur atas Kredit Macet. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 5(1), 95-103.
Rahmani, I. (2018). Perlindungan Hukum kepada Pembeli dalam Kepailitan Pengembang (Developer) Rumah Susun. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 1(1), 73-88.
Republik Indonesia. (1998). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.
Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.
Situmorang, V. M., & Soekarso, H. (1994). Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia.
Jakarta: Rineka Cipta.
Slamet, S. R. (2016). Perlindungan Hukum dan Kedudukan Kreditor Separatis dalam Hal Terjadi Kepailitan terhadap Debitor. Lex Jurnalica, 13(2), 104-114.
Subekti & Tjitrosoedibio, R. (1973). Kamus Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Sunandar, T., Djamil, F., Badrulyaman, M. D., Sjahdeini, S. R., & Soepraptomo, H. (2016). Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Widjaja, A., Budiono, R., & Winarno, B. (2018). Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan dalam Penyelesaian Kredit Macet di Lembaga Perbankan. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 3(1), 1-7.
DOI: http://dx.doi.org/10.17977/um019v7i2p438-446
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2022 Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
