Email this article 
Penyelesaian Sengketa Waris yang Berkeadilan pada Masyarakat Adat Suku Kajang Kabupaten Bulukumba
Abstract
This study aimed to analyze the obstacles to the settlement of inheritance disputes in the Kajang indigenous people and the efforts to settle inheritance disputes in a just manner in the Kajang indigenous peoples. The type of research used in this study was empirical juridical with an anthropological approach—sources of data obtained from primary and secondary legal materials. Data collection techniques were carried out through interviews. The data obtained were analyzed using descriptive methods. The results of this study indicated that the obstacles to the settlement of inheritance disputes in the Kajang indigenous people were the parties making false confessions, insisting on defending their rights and social status, tending to be emotional, and lacking firmness from the mediator. Efforts to settle inheritance disputes that were fair to the indigenous people of the Kajang tribe are carried out based on local wisdom based on pasang ri kajang through three stages, namely deliberation at the hamlet head level, mediation by the village head, and the customary justice institution.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Abbas, S. (2009). Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Adat, dan Hukum Nasional. Jakarta: Sinar Grafika.
Adnyani, N. P., Kuswahyono, I., & Supriyadi. (2020). Implementasi Pendaftaran Hak Atas Tanah Komunal di Desa Adat Pakraman Bungbungan Bali. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 5(1), 148-158.
Arifin, A. (2015). Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Milik Perseorangan Berbasis Adat Istiadat di Wilayah Kecamatan Arjasa Kepulauan Kangean. (Studi Kasus di Desa Duko). Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
Asyrafunnisa, & Abeng, A. T. (2019). Peran Pasang Ri Kajang dalam Kebudayaan Masyarakat Kajang Kabupaten Bulukumba (Studi Etnografi). Jurnal Ecosystem, 19(1), 54-60.
Fadli, M., Hamidi, J., & Lutfi, M. (2011) Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif. Malang: Universitas Brawijaya Press.
Hadikusuma, H. (2015). Hukum Waris Adat. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Hafid, A. (2013). Sistem Kepercayaan pada Komunitas Adat Kajang Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Jurnal Patanjala, 5(1). 1-19.
Hasnia, & Usman, S. (2015). Sistem Waris Masyarakat Kajang Le’leng. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
Hijjang, P. (2005). Pasang dan Kepemimpinan Ammatoa: Memahami Kembali Sistem Kepemimpinan Tradisional Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan di Kajang Sulawesi Selatan. Jurnal Antropologi Indonesia, 29(3), 255-268.
Ihromi, T. O. (2000). Antropologi dan Hukum. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Ihromi, T. O. (2004). Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara.
Laudjeng, H. (2003). Mempertimbangkan Peradilan Adat. Jakarta: Seri Pembangunan Wacana Huma.
Munawir, L. O. (2018). Kewajiban Kepala Desa sebagai Mediator dalam Penyelesaian Perselisihan Hak atas Tanah Masyarakat Desa. Malang: Universitas Brawijaya.
Pude, A. S. M. (2015). Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang. Jakarta: Prenada Media Group.
Putri, J. A. A. (2022). Pelaksanaan Hukum Adat tentang Jual Beli Hak Atas Tanah Adat Kepada Orang Bukan Suku Tengger Berdasarkan Asas Keadilan. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 7(1), 206-213.
Rahayu, S. L. (2016). Penguatan Fungsi Kepala Desa sebagai Mediator Perselisihan Masyarakat di Desa. Yustisia Jurnal Hukum, 5(2), 348-360.
Rahmadi, T. (2010). Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Republik Indonesia. (1960). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.
Republik Indonesia. (1997). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 59.
Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
Republik Indonesia. (2015). Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang. Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2015 Nomor 9.
Rohmatin, S., Widhiarto, A. E., & Sjafi’i, R. I. R. (2022). Keabsahan Surat Keterangan Ahli Waris yang Dibuat oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat untuk Warga Negara Indonesia Asli. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 7(1), 256-264.
Rusdiansyah. (2019). Sumur dan Budaya Suku Kajang: Kearifan Lokal Suku Kajang. Jurnal Commercium: Kajian Masyarakat Kontemporer, 2(2), 29-35.
Salle, A. (2007). Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Jakarta: Kreasi Total Media.
Sudiyat, I. (1981). Asas-Asas Hukum Adat. Jakarta: liberty.
Suparman, E. (1995). Intisari Hukum Waris Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
Usman, R. (2012). Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.
Wahyu, A. S., & Kiptiah, M. (2016). Identifikasi Konflik Perebutan Tanah Adat di Daerah Lahan Basah Kabupaten Banjar. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,1(1), 1-6.
Yusuf, M., & Anam, C. (2021). Pemenuhan Aspek Kepastian, Kemanfaatan, dan Keadilan Hukum dalam Sengketa Waris. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 6(1), 274-281.
DOI: http://dx.doi.org/10.17977/um019v7i2p349-356
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2022 Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
