STATUS HUKUM HAK MILIK ATAS TANAH WARGA NEGARA ASING DENGAN MEMINJAM NAMA WARGA NEGARA INDONESIA

Astri Putri Aprilla, Iwan Permadi, Lutfi Efendi

Abstract


This article described the consideration of judges who won the foreign citizen in disputes over land ownership and the agreement validity to borrow the names of a foreign citizen in owner- ship of land rights under Article 1320 of the Criminal Code. This study method used normative legal methods with a legislative approach, a case approach, and a philosophical approach. The results of the analysis showed that the judge who won the foreign citizen as the defendant for the ownership of the land by using the name of the plaintiff based his decision on the inadequacy of the evidence or legally the claimant has the land rights. Agreements made by a foreign citizen and Indonesian citizens are null and void because they did not fulfil the legal requirements of an agreement, namely the existence of a lawful cause. Land that was the object of a lawsuit couldn’t be owned by a foreign citizen so that the land belongs to the state. 


Keywords


land, agreement, Indonesia citizen, foreign citizen.

Full Text:

PDF

References


Arifuddin, A., Widhiyanti, H., & Susilo, H. (2017). Implikasi Yuridis Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah Penerima Kuasa Menyetor Uang Pajak Penghasilan/Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dari Wajib Pajak. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2 (1).

Mertokusumo, Sudikno. 2010. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Univer- sitas Atma Jaya Yogyakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai atas Tanah

Salim, HS dan Nurbani, Erlies Septiana. 2014.

Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis Buku Kedua., Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

_______. 2016. Penerapan Teori Hukum Pada Disertasi dan Tesis Buku Ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sarwono. 2011. Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika Sjaifurrachman dan Adjie, Habib. 2011. Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuktian Akta. Bandung: Mandar Maju.

Subekti, R. 2001. Hukum Pembuktian. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Sugianto, Fajar. 2014. Hukum Kontrak Teori dan Praktik Pembuatan Kontrak. Malang: Setara Press.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 20014 tentang Jabatan Notaris.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Author and Departement Law and Citizenship

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

View JIPPK Statistics