Email this article 
Sanksi Pidana Pelatihan Kerja bagi Anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak
Abstract
This study aimed to analyze the legal ratio of Article 71 paragraph (1) letter c of Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children and the concept of criminal sanctions for job training for children in the future. The type of research was normative juridical research with a statute approach and a legal concept approach. Research data were collected and analyzed descriptively. The results of the study described that the ratio legis of the inclusion of job training criminals in Article 71 paragraph (1) letter c as a form of government action in providing protection and providing interests for children who could be subject to criminal job training as sanctions for children in conflict with the law. The concept of criminal sanctions for job training for children in the future was guiding, fostering, and directing children in conflict with the law, providing job training organized by institutions formed by the government or private institutions in collaboration with the government, providing entrepreneurship training so the children could be independent and useful for society.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Achmad, R. (2005). Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang. Jurnal Simbur Cahaya, 27(10), 24-37.
Arief. B. N. (2010). Bunga Rampe Hukum Pidana. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Bartollas, C. (1985). Correctional Treatment. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
Bentham, J. (1960). Introduction to the Principles of Morals and Legislation. Oxford: Basil Blackwell.
Djamil, M. N. (2013). Anak Bukan Untuk Dihukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Fredman, L. M. (2001). American Law An Introduction, 2nd Edition. Jakarta: Tatanusa.
Gultom, M. (2014). Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Bandung: Refika Aditama
Hadi, A. (2016). Remaja dan Kriminalitas (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Anak Dikota Pekanbaru). Jurnal Online Mahasiswa Fisip, 3(2), 1-15.
Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
Huruswati, I. (2009). Perlindungan Sosial Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum di Kota Palembang. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 14(2), 122-133.
Ibrahim, J. (2007). Teori dan Metodologi Penelitian hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing.
Ilahi, M. A., Sudarty, E., & Arfa, N. (2020). Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. PAMPAS: Journal of Criminal, 1(2), 125-139.
Jonkers, J. E. (1987). Hukum Pidana Hindia Belanda. Jakarta: PT. Bina Aksara.
Lembong, A. G. (2014). Kajian Hukum Terhadap Sistem Pemidanaan Anak Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Lex Crimen, 3(4), 13-21.
Marlina. (2012). Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: Reflika Aditama.
Purnomo, B., Gunarto, & Purnawan, A. (2018). Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal). Jurnal Hukum Khaira Ummah, 13(1), 45-52.
Purwadiyanto, T. (2015). Analisis Pidana Kerja Social Dalam Hukum Positif di Indonesia. Jurnal Lex Amsterdam, 3(8), 158-169.
Rahadjo, S. (1993). Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah. Bandung: Jurnal Masalah Hukum.
Reisasari, M. D. (2020). Penjatuhan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology, 1(1), 10-19.
Republik Indonesia. (1995). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1995. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614.
Republik Indonesia. (1997). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668.
Republik Indonesia. (1998). Undang-Undang 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 164 Tahun 1998. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783.
Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2012. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.
Republik Indonesia. (2013). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297 Tahun 2014. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
Saifuddin. (2011). Akses Kepada Keadilan Bagi Anak. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 13(2), 57-76.
Sholehnuddin, M. (2004). Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Sudarto. (1983). Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat. Bandung: Sinar Baru.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2012) Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Soetedjo, W., & Melani. Hukum Pidana Anak. Bandung: Refika Aditama.
Tampubolon, E. (2017). Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Pekanbaru. Jurnal Online Mahasiswa VISIP, 4(1), 1-14.
Widiantari, K. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Dijatuhi Pidana Pelatihan Kerja. Masalah-Masalah Hukum, 46(6), 299-307.
Wisok, Y. (2007). Etika Mengalami Krisis, Membangun Pendirian. Yogyakarta: Kanisius.
Yunita, & Nurhafifah. (2012). Penjatuhan Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 14(3) 405-421.
DOI: http://dx.doi.org/10.17977/um019v6i1p179-190
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2021 Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
