KEDAULATAN SEMU: PRAKTIK PEMERINTAHAN NEGARA DAN DAERAH BENTUKAN BELANDA 1947-1948

Abstract

This research aims to find out the extent of the sovereignty possessed by the countries and regions formed by the Netherlands around 1947-1948, by taking the example of the Pasundan State and the Special Region of West Kalimantan (DIKB). The results of the study is 1) The Pasundan State was founded by Kertalegawa on May 4, 1947, with the support of van Mook. Kertalegawa's efforts ran aground because of the lack of support from Sundanese leaders. The Dutch again tried to establish Pasundan after West Java has controlled thanks to the Renville Agreement. This effort was successful on February 26, 1948, with the Mayor, namely R.A.A Wiranatakusumah, and Prime Minister Adil Puradiredja. The two figures were actually pro-republican, elected based on a session of the Pasundan State Parliament. 2) DIKB was formed on May 12, 1947, which was attended by van Mook, chaired by Sultan Hamid II with the assistance of five members of the Daily Governing Body and a Secretary who was held by Dutch officials. Meanwhile, the West Kalimantan Council (DKB) as parliament is also chaired by Dutch officials. The DKB consists of 40 representatives of ethnic/customary figures and self-government leaders such as the Sultan and Panembahan. 3) The State of Pasundan and DIKB are constituents of the Provisional Federal Government of the Netherlands by adopting a federal system. There was a dualism of government in which the Dutch kept their officials and employees. The State and Regions do not have authority and independence in making policies because they are not implemented 100 percent by the Indonesian people.

Penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana kedaulatan yang dimiliki oleh negara-negara dan daerah bentukan Belanda sekitar tahun 1947-1948, dengan mengambil contoh pada Negara Pasundan dan Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB). Penelitian menggunakan metode sejarah melalui tahapan seperti heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Berdasarkan hasil telaah didapatkan hasil penelitian sebagai berikut. 1)Negara Pasundan didirikan oleh Kertalegawa pada 4 Mei 1947 yang didukung oleh van Mook. Usaha Kertalegawa kandas karena kurangnya dukungan dari tokoh Sunda. Belanda kembali mencoba mendirikan Pasundan setelah Jawa Barat dikuasai berkat Perjanjian Renville. Usaha ini berhasil pada 26 Februari 1948 dengan Wali Negaranya yakni R.A.A Wiranatakusumah, dan Perdana Menteri  Adil Puradiredja. Kedua tokoh sebenarnya pro-republik, terpilih berdasarkan sidang Parlemen Negara Pasundan. 2)DIKB dibentuk pada 12 Mei 1947 yang dihadiri oleh van Mook, diketuai oleh Sultan Hamid II dengan dibantu oleh lima orang anggota Badan Pemerintahan Harian dan seorang Sekretaris yang dipegang oleh pejabat Belanda. Sedangkan Dewan Kalimantan Barat (DKB) sebagai parlemen juga diketuai oleh pejabat Belanda. DKB beranggotakan 40 perwakilan tokoh-tokoh etnis/adat dan pemimpin swapraja seperti Sultan dan Panembahan. 3)Negara Pasundan dan DIKB adalah konstituen dari Pemerintahan Federal Sementara Belanda dengan mengadopsi sistem federal. Terjadi dualisme pemerintahan dimana Belanda tetap mempertahankan para pejabat dan pegawainya. Negara dan Daerah tidak memiliki kewibawaan dan kemerdekaan dalam membuat kebijakan karena tidak dijalankan 100 persen oleh masyarakat Indonesia.