Characteristics and disclosure of local government financial statements

Haryanto Haryanto, Ofifah Dwi Novika, Warsito Kawedar, Shiddiq Nur Rahardjo

Abstract


Abstract
This study aims to examine the effect of local government characteristics on district/city Regional Government Financial Statements (LKPD) disclosures. Examination of the Characteristics of the Local Government will provide a better understanding of the disclosure of district/city Regional Government Financial Statements (LKPD). This study's independent variable consists of own-source revenue, level of dependence, total asset, capital expenditures, total population, and employee spending findings. The dependent variable is LGFR disclosure. The samples in this study are local governments with a 5-year observation period from 2016-2020. The examples were selected using the purposive sampling technique and acquired 175 pieces, which the district/city government compiled in Central Java Province and through the BPK examination process. The analytical method in this study is multiple regression analysis. The research results show that the level of dependence, total assets, capital expenditures, total population, and employee spending significantly affect the LGFR disclosure. At the same time, own-source revenue has no significant effect on the LGFR disclosure. The findings on the PAD variable align with the fact that PAD information is optional to be the focus of reporting in LKPD.

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pengujian atas karakteristik Pemerintah Daerah akan memberikan pemahaman yang lebih baik atas pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari sumber kekayaan asli daerah (PAD), ketergantungan daerah, total aset, belanja modal, jumlah penduduk, dan belanja pegawai. Untuk variabel dependen yaitu pengungkapan LKPD. Penelitian ini menggunakan sampel pemerintah daerah kabupaten/kota dengan periode pengamatan tahun 2016-2020. Sampel dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan diperoleh data sebanyak 175 sampel yang disusun pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah serta sudah melalui proses pemeriksaan BPK. Metode analisis pada penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total aset berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pengungkapan LKPD. Ketergantungan daerah, total aset, belanja modal, jumlah penduduk, dan belanja pegawai berpengaruh terhadap pengungkapan LKPD. Sedangkan, sumber kekayaan asli daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan LKPD. Hasil temuan atas variabel PAD ini sejalan dengan bahwa informasi PAD tidak menjadi fokus pelaporan dalam LKPD.


Keywords


Characteristic of Local Government; LGFR Disclosure; Karakteristik Pemerintah Daerah; Pengungkapan LKPD

Full Text:

PDF

References


Aenin, H., Rini, & Fitri, Y. (2015). Pengaruh Karakteristik Pemerintah, Kompleksitas Pemerintah dan Hasil Audit BPK terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 2013 (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universita Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta). Retrieved from https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/33283.

Amaliah, E. F. & Haryanto. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017. Diponegoro Journal of Accounting, 8(2), 1-13.

Andriani, M., Santi, E., & Mustika, R. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2014-2016. Akuntansi dan Manajemen, 14(1), 1-14. doi:10.30630/jam.v14i1.81.

Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a Stewardship Theory of Management. The Academy of Management Review, 22(1), 20-47. doi:10.2307/259223.

Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Undip Press.

Girsang, H. A. V. & Yuyetta, E. N. A. (2015). Analisa Fator-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada LGFR Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2010-2012). Diponegoro Journal of Accounting, 4(4), 166-176.

Haryanto, Sahmuddin, & Arifuddin. (2007). Akuntansi Sektor Publik. Semarang: Undip Press.

Haryanto & Arifuddin. (2018). Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Semarang: Undip Press.

Hendriyani, R. & Tahar, A. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), 22(1), 25-33.

Hilmi, A. Z. & Martani, D. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi. Simposium Nasional Akuntansi XV, 20, 1-26.

Khasanah, N. L. & Rahardjo, S. N. (2014). Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, dan Temuan Audit terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Diponegoro Journal of Accounting, 3(3), 864-874.

Praptiningsih & Khoirunnisa, J. (2020). The Influence of Capital Expenditures, Government Size, and Audit Opinions on Disclosure of Government Financial Statements of Nusa Tenggara. Journal of Applied Managerial Accounting, 4(2), 277-285. doi:10.30871/jama.v4i2.2488.

Rahardjo, S. S. (2018). Etika dalam Bisnis & Profesi Akuntan dan Tata Kelola Perusahaan. Jakarta: Salemba Empat.

Rahmayanti, D. & Arifin, J. (2018). Determinan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia (Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta). Retrieved from https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/7993.

Ramdhani, D. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Propinsi Banten. Jurnal Riset Akuntansi Terpadu, 9(2), 146-160. doi:10.35448/jrat.v9i2.4301.

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Republik Indonesia. (2006). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Setyaningrum, D. & Syafitri, F. (2012). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 9(2), doi:10.21002/jaki.2012.10.

Tran, Y. T., Nguyen, N. P., & Hoang, T. C. (2021). The Role of Accountability in Determining the Relationship between Financial Reporting Quality and the Performance of Public Organisations: Evidence from Vietnam. Journal of Accounting and Public Policy, 40(1), 1-7. doi:10.1016/j.jaccpubpol.2020.106801.




DOI: http://dx.doi.org/10.17977/um004v10i12023p010

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Jurnal Akuntansi Aktual is indexed by:

View JAA Stats
Jurnal Akuntansi Aktual is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Creative Commons License