PERAN PARALEGAL DALAM PERLINDUNGAN SERTA PEMENUHAN HAK HUKUM MASYARAKAT

Neo Adhi Kurniawan

Abstract


Jaminan atas hak bantuan hukum merupakan implementasi dari prinsip persamaan dihadapan hukum (equality before the law) sebagaimana amanat konstitusi dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD1945. Negara terutama pemerintah sebagai penyelenggaran negara memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum sebagai hak konstitusional warga negara. Berdasarkan pertimbangan inilah secara yuridis urgennya eksistensi Undang-Undang Bantuan Hukum sehingga diundangkan menjadi sebuah undang-undang bantuan hukum yang tersendiri. 

Peran Paralegal dalam pemberian layanan bantuan hukum, sangat urgen eksistensinya, mengingat masih banyaknya masyarakat yang miskin, marjinal dan buta hukum di Indonesia yang sulit mendapatkan akses terhadap keadilan, apalagi jumlah penduduk yang padat dan menyebar di berbagai wilayah yang luas sehingga tidak sebanding dengan jumlah Advokat yang tersedia, termasuk kepeduliannya terhadap permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat/kelompok masyarakat miskin. Sementara selama ini Paralegal telah berkontribusi secara nyata di komunitasnya dengan memberikan layanan bantuan hukum. Paralegal bahkan juga menjalankan kerja-kerja advokasi dan pengorganisasian di komunitasnya untuk dapat mendorong tumbuh berkembangnya kesadaran hukum masyarakat serta mampu mendorong proses demokrasi di tingkat lokal.


Keywords


Peran Paralegal; Perlindungan Hukum; Hak Hukum Mayarakat

Full Text:

PDF

References


Amiruddin. 2006. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Hakim, Abdul dan Mulyana K umah. 1981. Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum: Kearah Bantuan Hukum Struktural. Bandung: Alumni.

Harahap M. Yahya. 2002. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta:Sinar Grafika.

Nasution, Adnan Buyung. 1988. Bantuan Hukum di Indonesia. Jakarta: LP3ES.

Prodjohamidjojo, Martiman. 1982. Seri Pemerataan Keadilan 5 Penasihat Dan Organisasi Bantuan Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Purbacaraka Purnadi, Soerjono Soekanto. 1993. Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Sunggono Bambang, Aries Harianto. 1994. Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bandung: CV. Mandar Maju.

Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat. 2002. Metodologi Penelitian, Bandung: CV. Mandar Maju.

Sudarto. 2002. Metodologi Penelitian Filsafat, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.




DOI: http://dx.doi.org/10.17977/um032v3i1p28-33

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial (JPDS)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Editorial and Administration Office:
This Journal is published by Universitas Negeri Malang, under the management of Faculty of Social Science.
Semarang St. No. 5 Building I3, Pos Code: 65145.
Phone. (0341) 551312.
Homepage: http://journal2.um.ac.id/index.php/jpds/index
email: jpds.journal@um.ac.id

JPDS Indexed By:

          

E-ISSN 2655-2469


Creative Commons License

JPDS is under licensed by CC BY 4.0.

View JPDS Stats