Email this article 
Optimalisasi Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial terhadap Hakim
Abstract
The purpose of this study was to analyze the optimization of the supervisory function carried out by the Judicial Commission for realizing a clear justice. This study used the legal research method, which means that research was conducted by examining existing library data and references, such as laws and regulations, books, magazines, and scientific journals. The optimization of the oversight function of the Constitutional Court was carried out by establishing a good relationship with the Supreme Court to identify the limits of their respective duties and authorities, forming the Liaison Judicial Commission, and the Network of the Judicial Commission. The role of Liaison Judicial Commission needed to be improved, not only receiving reports from the public but also actively finding violations of the code of ethics committed by judges. Socialization regarding the existence of the Judicial Commission should be carried out more through Network of the Judicial Commission to increase understanding of the community so that the community can play an active role in providing reports for the realization of a clear justice.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Angkouw, K. (2014). Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim dalam Peradilan. Lex Administratum, 2(3), 125-134.
Awaliyah, S. (2011). Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 24(2), 118–127.
Ikhsan, O. M., Muhsin, H., & Adriantini, A. (2018). Efektifitas Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial. Varia Justicia, 13(1), 10-17.
Gusnadhie, S. K. (2007). Prinsip Pengawasan Independensi Hakim. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 14(3), 434-447.
Komisi Yudisial. (2012). Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial. Diakses dari http://www. komisiyudisial.go.id/files/Buku%20Saku/ buku-saku-ky.pdf.
Komisi Yudisial. (2016). Laporan Tahunan 2015. Diakses dari http://www.komisiyudisial. go.id/files/Laporan%20Tahunan/Laporan- Tahunan-KY-2015.pdf.
Komisi Yudisial. (2019). Penghubung Komisi Yudisial. Diakses dari http://www.komisiyudisial.go.id/ statis-86-penghubung-komisi-yudisial.html.
Komisi Yudisial. (2019). Dasar Hukum Komisi Yudisial. Diakses dari http://www. komisiyudisial.go.id/statis-24-dasar-hukum.html.
Mahkamah Agung & Komisi Yudisial. (2012). Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/ IX2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
Masripattunnisa. (2014). Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial dalam Mengawasi Hakim dan Pengaruhnya Terhadap Kekuasaan Kehakiman. Diakses dari http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/ bitstream/123456789/25044/1/Masripattunnisa. FSH.pdf.
Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaran Negara Nomor 11 Tahun 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, dan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2006.
Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106.
Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.
Komisi Yudisial. (2017). Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 195.
Rishan, I. (2013). Komisi Yudisial Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan. Yogyakarta: Genta Press.
Rosari, M. (26 Juni 2016). KY: Batas Kode Etik Dan Teknis Yudisial Tipis. Antaranews. Diakses dari http://www.antaranews.com/ berita/595487/ky--batas-kode-etik-dan-teknis-yudisial-tipis.
Thohari, A. A. (2004). Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan. Jakarta: ELSAM.
Thontowi, J. (2011). Kedudukan dan Fungsi Komisi Yudisial Republik Indonesia. Jurnal Hukum, 18(2), 285-302.
Tutik, T. T. (2012). Pengawasan Hakim Konstitusi dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Dasar Negara RI 1945. Jurnal Dinamika Hukum, 12(2), 295-311.
Wiriadinata, W. (2013). Komisi Yudisial dan Pengawasan Hakim di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 43(4), 530–454.
DOI: http://dx.doi.org/10.17977/um019v5i1p42-50
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2020 Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
