Email this article 
Analisis Yuridis Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan
Abstract
This study aimed to analyze the distribution of joint assets after divorce according to the Compilation of Islamic Law and Marriage Law, as well as judges' considerations regarding the distribution of joint assets in the Bojonegoro Religious Court Decision Number 521/Pdt.G/2018/PA.Bjn. This study used normative juridical research with a statutory approach. The data source was from secondary legal materials—data collection techniques using literature study and analyzed by descriptive techniques. The study results indicated that the Marriage Law did not determine the amount of the distribution of joint property if the husband and wife divorced. According to Article 37 of the Marriage Law, the distribution of joint property after divorce could be based on religious law, customary law, and other laws chosen by each party. According to the Compilation of Islamic Law, the amount of the distribution of joint property after the divorce was one-half of the joint property if there was no marriage agreement. The judge adjudicated the case of the distribution of joint assets in the Bojonegoro Religious Court Decision Number 521/Pdt.G/2018/PA.Bjn gave the defendant and the plaintiff the right under Indonesian laws in a fair way.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Ali, Z. (2006). Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Andayani, I. (2005). Keberadaan Harta Perkawinan dalam Problematika Perkawinan. Perspektif, 10(4), 350-371.
Budianto, W., & Sulistyorini, R. (2021). Kepastian Hukum Harta Bersama bagi Istri Pertama dalam Perkawinan Poligami. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 6(1), 66-71.
Limbong, P. H., Siregar, S. A., & Yasid, M. (2022). Pengaturan Hukum dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan menurut Hukum Perdata yang Berlaku saat ini di Indonesia. Jurnal Retentum, 3(1), 213-229.
Makangiras, A. S. (2014). Prinsip-Prinsip Hukum Harta Bersama dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Lex Privatum, 2(1), 116-126.
Mamudji, S. (2005). Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Melia, Abubakar, M., & Darmawan. (2019). Pembagian Harta Bersama setelah Perceraian (Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/AG/2016). Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 7(3), 506-518.
Nurdiyanawati, L. W., & Hamidah, S. (2019). Batasan Perjanjian Perkawinan yang Tidak Melanggar Hukum, Agama, dan Kesusilaan. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 4(1), 101-108.
Oktafia, Y., & Sudarsono. (2021). Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami yang Tidak Dicatatkan. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 6(2), 462-469.
Putri, R. A. C., Santoso, A. D., & Yusufhadi, R. (2022). Pembagian Harta Bersama Pascaperceraian dalam Perkawinan Adat Matrilineal di Minangkabau menurut Hukum Positif dan Fiqh Islam. Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law, 5(1), 68-83.
Ramulyo, M. I. (2004). Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam. Jakarta: Wonderful Publishing Company.
Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
Republik Indonesia. (1991). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Susanto, D. (2011). Kupas Tuntas Masalah Harta Gono Gini. Jakarta: Pustaka Yustisia.
Syarifuddin, A. (2006). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh, Munakahat, dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana Prenada media Group.
Thalid, S. (1996). Hukum Kekeluargaan Indonesia. Jakarta. Universitas Indonesia Press.
Timex, H., Suhariningsih, & Sulistyarini, R. (2019). Pokok-Pokok Agraria Pembuatan dan Pengesahan Perjanjian Perkawinan antara Melalui Penetapan Pengadilan dan Notaris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 4(1), 93-100.
Wahyuni, Safa’at, R., & Fadli, M. (2017). Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2(2), 139-145.
DOI: http://dx.doi.org/10.17977/um019v7i2p516-523
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2022 Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
