Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Pemberlakuan Sertifikat Vaksin Covid-19 Sebagai Syarat Administrasi di Tempat Umum

Hartati Hartati, Sukamto Satoto

Abstract


This study aims to analyze the substance of the Covid-19 vaccine certificate policy as an administrative requirement in Jambi City and the regional government’s authority in enforcing the Covid-19 vaccine certificate policy in Jambi City. This study uses an empirical legal approach with a descriptive research type. Data collection techniques using interviews, observation, and documentation. Source of data used in the form of primary data and secondary data. The data that has been obtained is analyzed systematically. The results of the study show that the Covid-19 vaccine certificate policy as an administrative requirement for entering public places regulated through the Mayor of Jambi Circular Letter Number PW.01/441/DPK/2021 must be pursued into a Regional Regulation so that the substance has strong binding power. The Regional Government of Jambi City in enforcing the Covid-19 vaccine certificate policy has the authority to disseminate information to the community and carry out a real monitoring function as a means to evaluate the performance of implementing the Covid-19 vaccine certificate in public places or public spaces.

Keywords


policy, local government, covid-19 vaccine certificate

Full Text:

PDF

References


Aji, A. W., & Puspitasari, M. (2022). Penerimaan Masyarakat atas Kebijakan Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi. Jurnal Kebijakan

Publik, 13(2), 104-113.

Al’Azza, N. E. A., Suryani, K. F., & Widyaningrum, S. (2022). Analisis Yuridis Penggunaan Sertifikat Vaksinasi sebagai Syarat Pelaporan

Dugaan Tindak Pidana. Jurnal Suara Hukum, 4(1), 1-21.

Alfina, R. (2022). Problematika Persyaratan Sertifikat Vaksin pada Ruang Publik. Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2(2), 146-156.

Budiman, S. (2017). Analisis Hubungan antara Hukum dan Kebijakan Publik: Studi Pembentukan UU No. 14 Tahun 2008. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 11(2), 109-119.

Hendraningrat, A. L., & Malian, S. (2005). Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: UII Press.

Kafrawi, R. M. (2022). Implikasi Sertifikat Vaksin Coronavirus Disease (Covid-19) terhadap Pelayan Publik. Jurnal Hukum & Etika Kesehatan, 2(2), 134-146.

Kurnianingrum, T. P. (2021). Perlukah Persyaratan Sertifikat Vaksinasi Covid-19 di Ruang Publik?. Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 13(16), 16-24.

Miskan, & Holifah, N. (2021). Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Pandemi Virus Corona (Covid-19) di Kota Surabaya. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, 11(1), 1-20.

Rachman, F., & Fitra, I. (2020). Kewarganegaraan dan Kesehatan: Partisipasi Warga dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia.

Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 5(2), 289-303.

Ramadhan, F. M. (9 Agustus 2021). Tiga Alasan Sertifikat Vaksinasi Covid-19 Dijadikan Syarat Akses Tempat Umum. Tempo.co, hlm. 1-2.

Republik Indonesia. (2011). Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Republik Indonesia. (2014). Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99

Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 129.

Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka

Penanggulangan Pandemi Coronavirus

Disease 2019 (Covid-19). Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172.

Saptoyo, R. D. A. (9 Agustus 2021). Ramai Kartu Vaksin Menjadi Syarat ke Tempat Umum, Epidemiology: Orang Bukan Tidak Mau Divaksin, tetapi Nunggunya yang Lama. Kompas.com, hlm. 1-3.

Suryatni, L. (2022). Pedulilindungi sebagai Syarat Aktivitas di Luar Rumah dalam Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Sistem Informasi, 9(2), 167-180.

Yogahastama, R., & Fajar, M. I. (2020). Implikasi Penetapan Darurat Masa Covid-19 sebagai Keadaan Force Majeure pada Perjanjian

Sektor Pariwisata. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 5(2), 398-409




DOI: http://dx.doi.org/10.17977/um019v7i3p748-756

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Bookmark and Share


Copyright (c) 2022 Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

google.pngipiii.pnggoogle.png

View My Stats