Eksistensi dan Perlindungan Hukum Jabatan Kepala Lingkungan di Kabupaten Buleleng
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Agutian, R. A. (2018). Desain Otonomi Daerah dalam Kerangka Penegakan Pemerintahan Presidensial. Jurnal Hukum Progresif, 12(2), 2159-2169.
Arsil, F., Novrizal, M., Muthiara, R., Wasti, Abiyoso, Y., & Abdillah, A. (2022). Praktik Demokrasi Modern dalam Pemerintahan Nagari di Minangkabau. Jurnal Arena Hukum, 15(3), 610-629.
Budiarta, E. (2016). Penggunaan Diskresi dalam Birokrasi Pemerintahan. Jurnal Hukum Progresif, 10(2), 1765-1779.
Dewi, H. A. (2022). Independensi Aparat Pengawas Intern Pemerintah Guna Pelaksanaan Good Governance Berbasis CACM di Lingkungan Pemerintah Daerah. Jurnal Arena Hukum, 15(2), 399-422.
Hady, N. (2022). Rekonstruksi Sistem Demokrasi Lokal di Indonesia. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 7(2), 358-367.
Hapsari, Y. D. P., & Saraswati, R. (2023). Dampak Pelaksanaan Presidential Threshold pada Pemilu Serentak terhadap Demokrasi di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 5(1), 70-84.
Hariansah, S., & Agustian, R. A. (2022). Ambiguitas dan Inkonsistensi Kedudukan serta Kewenangan Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah. Jurnal Hukum Progresif, 16(1), 114-129.
Hasyimzoem, Y., dkk. (2017). Hukum Pemerintahan Daerah. Jakarta: Rajawali Press.
Herawati, Y. (2014). Konsep Keadilan Sosial dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila. Paradigma, 18(1), 20-27.
Hukunala, S. V., & Ajawaila, D. P. (2023). Korupsi sebagai Kesalahan Administrasi yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 8(1), 82-89.
Iswantoro, & Tobroni, F. (2023). Implikasi Yuridis Pemberlakuan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 8(1), 42-53.
Kushandajani, K. (2017). Implikasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 2(1), 53-64.
Kusnadi, A. (2017). Re-Evaluasi Hubungan Pengawasan Pusat dan Daerah Setelah Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jurnal Arena Hukum, 10(1), 61-77.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis. Thousand Oaks: SAGE Publications.
Panjaitan, S. P. (2023). Relevansi Perkembangan Hukum Administrasi Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia. Malang: Inara Publisher.
Panjaitan, S. P., & Adriansyah, H. (2024). Urgensi Pengaturan Tata Kelola dan Tertib Administrasi Kantor Notaris. Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, 13(1), 104-115.
Patmitasari, Sumarsih, E. J., Setyadi, Y. B., Prasetiyo, W. H., & Muthali’in, A. (2020). Peningkatan Partisipasi Politik dalam Kerangka Otonomi Desa. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 5(2), 213-225.
Riwanto, A. (2017). Mewujudkan Hukum Berkeadilan Secara Progresif Perspektif Pancasila. Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 2(2), 137-151.
Sodiq, N. (2016). Membangun Politik Hukum Responsif Perspektif Ius Constituendum. Jurnal Magister Hukum Udayana, 5(2), 233-251.
Sukriono, D. (2021). Penyusunan dan Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 6(1), 92-100.
Syam, F., Satoto, S., & Helmi. (2023). Politik Hukum Pemberian Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pengujian Penyalahgunaan Wewenang. Jurnal Hukum, 6(1), 189-233.
Widayati. (2020). Implementasi Asas Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Partisipatif dan Berkeadilan. Jurnal Hukum Unissula, 36(2), 59-72.
Yuliantoro. (2019). Penerapan Unsur Kealpaan dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas. Jurnal Hukum Unissula, 35(1), 36-51.
DOI: http://dx.doi.org/10.17977/um019v10i2p%25p
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2025 Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
View My Stats










