KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN SURAT KETERANGAN WARIS UNTUK WARGA NEGARA INDONESIA
Abstract
The purpose of this article is to discuss the authority of the notary in making a certificate of inheritance and legal force for the certificate of inheritance for Indonesian citizens after the enactment of Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration. The study uses a normative juridical method with a legislative approach and analytical approach. The legislative approach is used to analyze problems caused by inconsistencies in norms of the relevant laws and regulations in making a certificate of inheritance. The analytical approach is used to analyze the meaning contained in the terms used in legislation regarding the drafting of a certificate of inherit- ance conceptually. Notaries have strong authority in making certificate of inheritance for Indonesian citizens without discriminating between population groups. The certificate of inheritance made by a Notary has perfect legal force.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Hartono, Sunarjati. 1991. Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat, Bandung: Citra Aditya Bakti
Harun, Arsyad. 2010. Tinjauan Yuridis Surat Keterangan Hak Waris bagi Penduduk di Indonesia, Bandung: Refika Aditama
Kie, Tant Tong. 2007. Studi Notariat & Serba- Serbi Praktek Notaris, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve
Mertokusumo, Sudikno. 2014. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
Nurjaya, I Nyoman. 2008. Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum, Jakarta: Prestasi Pustaka Pub- lisher
Purwaka, I Gede. 1999. Keterangan Hak Mewaris yang dibuat oleh Notaris, Jakarta: Universitas Indonesia
Sidharta, Arief. 2008. Ethika Hukum, Bandung: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan
Tobing, G.H.SLumban. 1983. Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta : Erlangga
Peraturan Perundang-undangan:
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 8 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 8 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Sebagaimana Diubah Dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
DOI: http://dx.doi.org/10.17977/um019v3i2p132-143
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
![Creative Commons License](http://i.creativecommons.org/l/by/4.0/88x31.png)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
View My Stats