Email this article 
Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Pencantuman Klausula Eksoner dalam Bisnis Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia
Abstract
The purpose of this study is to analyze the legal basis for consumer protection and forms of consumer protection for the inclusion of exoneration clauses in financial technology peer to peer lending. This paper uses normative juridical methods for reviewing and analyzing the application of rules, regulations, and positive legal norms contained in the legislation. The analysis technique uses analytical prescriptive. The results of the study show that there are currently three regulations relating to consumer protection of Financial Technology Peer to Peer Lending in Indonesia, i.e. the Consumer Protection Act, Financial Services Authority Regulation Number 77/ POJK.01/2016 concerning Financial Technology Peer to Peer Lending, and the Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The form of consumer protection for consumers over financial technology peer to peer lending with addition of clause exoneration is to impose sanctions on the organizer in the form of warning letters, fines, restrictions on business activities, and revocation of licenses granted by the Financial Services Authority. If through giving sanctions the consumer still feels disadvantaged, the consumer can resolve the problem through the District Court or outside the court by the Consumer Dispute Resolution Board.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Samsul, I. (2016). Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasca Terbentuknya Jasa Otoritas Keuangan. Negara Hukum, 4(2), 153-166.
Annurdi. (2017). Larangan Klausula Eksonerasi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen. Jurnal Hukum Media Bakti, 1(1), 98-107.
Susanti, D.O., & Efendi, A. (2014). Penelitian Hukum (Legal Research). Jakarta: Sinar Grafika.
Budiharjo, S. (2013). Keabsahan Perjanjian Jual Beli Melaui Internet Pasca UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jurnal Argumentum, 12(2), 10-25. ttps://doi.org/10.24123/argu. v6i1.1848.
Gunawan, J. (2000). Hukum Perlindungan Konsumen. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.
Heryogi, A., Ruba’i, M., & Sugiri, B. (2016). Fungsi Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan
Kewarganegaraan, 2(1), 7-17.
Ikhwansyah, I. (2002). Prinsip-prinsip Universal bagi Kontrak Melalui E-Commerce dan Sistem Hukum Pembuktian Perdata Dalam Teknologi Informasi, dalam Cyber Law: Suatu Pengantar. Bandung: ELIPS.
Koesno, M. (1986). Pokok-pokok Permasalahan Hukum Kita Dewasa Ini, dalam Artidjo Alkostar dan M. Sholeh Amin, Pembangunan Hukum dalam Perspektif Hukum Nasional. Jakarta: LBH Yogyakarta dan Rajawali.
Kristiyanti, C. T. S. (2009). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika.
Mahfud, M. MD. (1999). Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia. Yogyakarta: Gama Media.
Mаhmud, P. (2005). Penelitiаn Hukum. Jаkаrtа:Kencаnа Predаnа Mediа Group. Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam-meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324.
Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech. Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen.
Puspitasari, R. A., Koeswahyono, I., & Soekesi, T. S. (2019). Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah Tentang Pungutan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Notaris Pemegang Surat Tanda Terdaftar Yang Tidak Pernah Berkegiatan Di Pasar Modal. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 4(1), 150-161.
Rahardjo, S. (2000). Ilmu Hukum. Bandung:PT. Citra Aditya Bakti.
Republik Indonesia. (1999). UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.
Republik Indonesia. (2011). UndangUndang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111.
Republik Indonesia. (2016). UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.
Shofie, Y. (2000). Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Sondakh, S. C. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Klausula Baku Yang Merugikan Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999. Jurnal Lex Privatum, 2(2), 79-86.
DOI: http://dx.doi.org/10.17977/um019v5i2p202-212
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2020 Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
