Perjanjian damai Helsinki: akhir konflik GAM dan Pemerintah Republik Indonesia 1976-2005
Abstract
The founding of the Free Aceh Movement by Tengku Hasan Muhammad di Tiro resulted in three decades of conflict between Aceh and the Indonesian government. The conflict ended through a Peace Treaty. The purpose of this study is to find out how the conflict in Aceh can be resolved through a peace agreement. This study uses historical research methods which consist of four stages, namely, heuristics, verification, interpretation, and historiography. The results of the study concluded that the conflict in Aceh between the Government of Indonesia and the Free Aceh Movement was resolved through the Helsinki Peace Agreement on August 15, 2005. The contents of the Helsinki peace agreement are the Aceh government, human rights, amnesty and reintegration, security arrangements, and the establishment of the Aceh Monitoring Mission.
Berdirinya Gerakan Aceh Merdeka oleh Tengku Hasan Muhammad di Tiro mengakibatkan konflik terjadi di Aceh dengan Pemerintah Indonesia selama tiga dekade. Konflik berakhir melalui Perjanjian Damai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konflik di Aceh dapat diselesaikan melalui perjanjian damai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri empat tahap yaitu, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian disimpulkan bahwa, konflik di Aceh antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka diselesaikan melalui Perjanjian Damai Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005. Isi dari perjanjian damai Helsinki adalah pemerintahan Aceh, hak– hak asasi manusia, amnesti dan reintegrasi, pengaturan keamanan, dan pembentukan Aceh Monitoring Mission.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Abdaz, Boy & Norman. (2015). Proses damai aceh : model resolusi konflik aceh (1st ed.). Yayasan Transisi.
Al Asyi, Y. A. Q. (2018). Sejarah dan tujuan pemberontakan GAM menurut hukum internasional. Banda Aceh: Yayasan PeNA.
Ali, F. (2008). Kalla dan Perdamaian Aceh. LSPEU Indonesia.
Amiruddin, H. (2006). Aceh dan serambi makkah. Banda Aceh: Yayasan PeNA.
Andriyani, S. (2005). Gerakan aceh merdeka ( gam ), transformasi politik dari gerakan bersenjata menjadi partai politik lokal aceh. Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 32, 13–24.
Anto & Pardede. (2007). Meretas jurnalisme damai di aceh : kisah reintegrasi damai dari lapangan. Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Aspinall, E. (2005). The Helsinki Agreement : A More Promising Basis for Peace in Aceh?. Washington, D.C: East West Center.
Awaludin, H. (2008). Damai di Aceh: catatan perdamaian RI-GAM di Helsinki. Jakarta: CSIS.
Basyar M.Hamdan, dkk. (2008). Aceh Baru : tantangan perdamaian dan reintegrasi (M. H. Basyar (ed.); Cetakan I). Yogyakarta: Perpustakaan UIN Suka.
Chaidar, A. (1999). Gerakan Aceh Merdeka : jihad rakyat aceh mewujudkan negara islam. Madani Press.
Damanik, A. T. (2010). Hasan Tiro dari imajinasi negara islam ke imajinasi etno-nasionalis. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung (FES).
di Tiro, T. H. M. (1965). Masa depan politik kepulauan kita by tengku hasan muhammad di tiro (z-lib.org).pdf. Sumatera Berdaulat.
Djumala, D. (2013). Soft power untuk aceh : resolusi konflik dan politik desentralisasi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Effendy, F. (2015). Ombak perdamaian : inisiatif dan peran JK mendamaikan aceh. Jakarta: Kompas.
Gottschalk, L. (2008). Mengerti Sejarah. Jakarta: UI Press.
Hadiwinata, B. S. (2010). Transformasi gerakan Aceh merdeka : dari kotak peluru ke kotak suara. Jakarta: Friederich-Ebert-Stiftung.
Hamid, A. F. (2006). Jalan damai Nanggroe endatu : catatan seorang wakil rakyat Aceh. Suara Bebas.
Husain, F. (2011). Keeping the trust for peaces : kisah dan kiat menumbuhkembangkan damai di aceh. Raut Publishing dan Rayyana Komunikasindo.
Husain, F. (2017). To see the unseen : kisah di balik damai di Aceh. Rayyana Komunikasindo.
Jayanti, K. (2010). Konflik vertikal antara gerakan aceh merdeka di aceh dengan pemerintahan pusat di jakarta sejak tahun 1976 sampai 2005 (Thesis Dissertation). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
Kompas. (1999). Habibie minta maaf.
_______. (2000). RI dan GAM tanda tangani nota kesepahaman jeda kemanusiaan: kekerasan harus dihentikan.
Kuntowijoyo. (2013). Pengantar ilmu sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana.
Malik, I. (2017). Resolusi konflik : jembatan perdamaian. Jakarta: Kompas.
Marni, A., Darmawijaya, E., & Fauzan, F. (2018). Tinjuan hukum islam terhadap sistem penyelesaian wanprestasi produk arrum di pegadaian syariah Aceh Besar.
Jurnal PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, 3(2), 128–136.
Mudjiharto, M. (2020). Perdamaian Aceh pasca bencana tsunami aceh 2004 dan mouhelsinki: telaah kritis disaster diplomacy pemerintah indonesia dalam penyelesaian konflik aceh. Jurnal Politik Profetik, 8(1), 89–111. https://doi.org/10.24252/profetik.v8i1a4
Pane, N. S. (2011). Sejarah dan Kekuatan gerakan aceh merdeka : solusi, harapan, dan impian. Gramedia Widiasarana Indonesia.
Qahar, M., & Mellyan. (2011). Fakta bicara: mengungkap pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005. Banda Aceh: Koalisi NGO HAM Aceh.
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Pub. L. No. 44, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tahun, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893. (1999).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pub. L. No. 25, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72 2 (1999).
Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001, Pub. L. No. 18, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 11 Tahun 2001 26 (2001).
Suhardono, W. (2015). Konflik dan resolusi. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 2(1), 1–16. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i1.2236
Tim Kajian dan Advokasi MoU dan UUPA. (2019). Kajian MoU Helsinki & UUPA dalam aspek implementasi (empiris). Syiah Kuala University Press.
Tim Salemba Tengah. (2007). Mengawal demokrasi : pengalaman jaringan demokrasi aceh dan ruupa. Yappika.
DOI: http://dx.doi.org/10.17977/um081v2i12022p130-144
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2022 Historiography: Journal of Indonesian History and Education
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Historiography: Journal of Indonesian History and Education is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
JOIN Indexed By:
.png)