Landreform dan konflik atas tanah di Perkebunan Glenmore 1947-1970
Abstract
Abstract
This article is set against the background of the agrarian conflict that occurred in Glenmore Plantation from 1947-1970. The purpose of this study is to narrate chronologically the action of land claims to the implementation of land reform as a conflict resolution that occurred in Glenmore Plantation. Researchers use historical methods consisting of topic selection, heuristics, verification, interpretation, and historiography in an attempt to reconstruct the event. The sources obtained are from archives, newspapers and interviews. The results of this study explain where in the early days of independence the Dutch Government who felt that they still had rights to their plantation companies, regained control and reorganized plantation land. On the other hand, the community also has an assumption, where they also have the right to manage plantation land as a result of independence. As a result, claims to plantation land were inevitable from the early days of independence until the passing of the 1960 Law. Landreform in 1970 ended land claims at Glenmore Plantation.
Abstrak
Tulisan ini dilatarbelakangi dari konflik agraria yang terjadi di Perkebunan Glenmore dari tahun 1947-1970. Tujuan dari penelitian ini adalah menarasikan secara kronologis aksi klaim tanah hingga pelaksanaan landreform sebagai resolusi konflik yang terjadi di Perkebunan Glenmore. Peneliti menggunakan metode sejarah yang terdiri dari pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi dalam usaha merekonstruksi kembali peristiwa tersebut. Adapun sumber yang diperoleh adalah dari arsip, koran dan wawancara. Hasil dari penelitian ini memaparkan dimana pada masa awal kemerdekaan Pemerintah Belanda yang merasa masih memiliki hak atas perusahaan perkebunannya, kembali menguasai dan mengatur kembali tanah perkebunan. Di sisi lain masyarakat juga memiliki anggapan, dimana mereka juga berhak untuk mengelola tanah perkebunan sebagai hasil dari kemerdekaan. Akibatnya aksi klaim atas tanah perkebunan mulai terjadi sejak masa awal kemerdekaan hingga disahkannya UUPA 1960. Landreform yang terjadi pada tahun 1970 di Perkebunan Glenmore mengakhiri aksi klaim tanah.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Arif, & Iqbal. (2019). Glenmore Sepetak Eropa di Tanah Jawa. Historica Glenmore.
Awat, D., & Sampurno, S. R. L. A. (2013). Membela petani kecil: Pelaksanaan Land Reform pada masa pemerintahan Presiden Sukarno (1960-1966). Bandar Maulana: Jurnal Sejarah Kebudayaan, 4(1). https://doi.org/10.24071/jbm.v4i1.6241
Baskara. (2011). Suara di Balik Prahara: Berbagai Narasi Tentang Tragedi 65. Penerbit Galangpress.
Chandra. (2016). Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan. STPN Press.
Chandra, Nasrul, Farid, & Afandi. (2012). Kebijakan, Konflik, dan Perjuangan Agraria Indonesia Awal Abad 21. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
Dara. (2018). Landreform di Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten1960-1965. Jurnal Prodi Ilmu Sejarah, 3(3). https://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/ilmu-sejarah/article/view/12419
Forum Masyarakat Peduli Keadilan. (2008). Kronologi Tanah Sengketa Petani Kampung Baru Desa Margomulyo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi Vs Perkebunan PT. Glenmore. Forum Masyarakat Peduli Keadilan.
Harjianto, W. (2019). Konflik Agraria di Boyolali Tahun 1960-1965. Ilmu Sejarah - S1, 4(6). https://journal.student.uny.ac.id/index.php/ilmu-sejarah/article/view/16578
Heri. Wawancara Pribadi. 8 November, 2023.
Herwati. (2013). Petani Melawan Perkebunan: Perjuangan Agraria di Jawa Timur. BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, 32, 142–156. https://doi.org/10.31292/jb.v0i37.155
Surat-Surat Dari Kepala Perwakilan Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian Provinsi Jawa Timur Kepada Kepala Inspeksi Agraria Daerah Jawa Timur Mengenai Constateringsrapport (Keterangan Umum) Perkebunan Bajulor, Bajukidul Dan Glenmore Di Banyuwangi, Jawa Timur Sehubungan Dengan Permohonan Hak Guna Usaha. (2018). Jakarta: ANRI.
Kharisma. (2016). Kota Malang Pada Masa Agresi Militer Belanda I Tahun 1947. Avatara, E-Journal Pendidikan Sejarah, 4(3). https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/16207
Kompas. (1998, 9 Agustus). Lahan Perkebunan Dijarah dan Dibabat,
Luthfi. (2018). Kekerasan Kemanusiaan dan Perampasan Tanah Pasca- 1965 di Banyuwangi, Jawa Timur. Archipel, 95, 53–86. https://doi.org/10.4000/archipel.624
Luthfi, A. N. (2017). Sejarah dan Revitalisasi Perjuangan Pertanian Nahdlatul Ulama Melawan Ketidakadilan Agraria. BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan, 3(2), Article 2. https://doi.org/10.31292/jb.v3i2.121
Mattori. Wawancara Pribadi. 8 November, 2023.
Najicha, & Handayani. (2017). Politik Hukum Perundang –Undangan Kehutanan dalam Pemberian Izin Kegiatan Pertambangan di Kawasan Hutan ditinjau dari Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkeadilan. Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, 5(1). https://doi.org/10.20961/hpe.v5i1.18358
Prayitno. (2014). Perkembangan Organisasi Buruh di Surabaya Tahun 1950-1959. Avatara, E-Journal Pendidikan Sejarah, 2(3). https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/9463
Riansyah. (2020). Kewajiban Penyerahan Tanah dan Sertipikat HGU Kepada Negara Atas Hapusnya HGU Kebun Kalisanen PT. Perkebunan Nusantara XII [Doctoral]. Universitas Muhammadiyah Jember. http://repository.unmuhjember.ac.id/4350/
Rachmad, F. (2012). Landreform dari Masa ke Masa. STPN Press.
Salim, N. (2020). Reforma Agraria: Kelembagaan dan Praktik Kebijakan. STPN Press.
Sapto. (2019). Republik: Dalam Pusaran Elite Sipil dan Militer. Matapadi.
Suwardi. Wawancara Pribadi. 5 November, 2023.
Soetarto, E., Sihaloho, M., & P, H. (2007). Land Reform by Leverage: Kasus Redistribusi Lahan di Jawa Timur. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan, 1(2), https://doi.org/10.22500/sodality.v1i2.5926
Sumardjono, M. S. (2006). Kebijakan pertanahan: Antara regulasi dan implementasi. PT Kompas Media Nusantara. Penerbit Buku Kompas.
Teguh. (2007). Lemahnya Perusahaan Perkebunan Indonesia di Pasar Dunia—Universitas Gadjah Mada. https://ugm.ac.id/id/berita/2011-lemahnya-perusahaan-perkebunan-indonesia-di-pasar-dunia/
Terompet Masjarakat. (1965, 1 Juni). Rapat Umum dan Pawai Kebudajaan 45 Tahun PKI,
Tualeka, M. W. N. (2017). Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern. Al-Hikmah : Jurnal studi Agama-agama, 3(1), https://doi.org/10.30651/ah.v3i1.409
Wasino, W. (2016). Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Asing Menuju Ekonomi Berdikari. Paramita: Historical Studies Journal, 26, 62. https://doi.org/10.15294/paramita.v26i1.5146
Wirayuda, A. W. (2008). Dari Klaim Sepihak Hingga Land Reform: Studi Konflik Penguasaan Tanah di Surabaya Tahun 1959 -1967 [Skripsi]. Universitas Airlangga.
Yuliani, E. (2014). Agresi Militer Belanda I di Bondowoso. Avatara, E-journal pendidikan sejarah, 2(1). https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/4354
DOI: http://dx.doi.org/10.17977/um081v4i22024p170-186
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2024 Historiography: Journal of Indonesian History and Education
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Historiography: Journal of Indonesian History and Education is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
JOIN Indexed By: