Email this article 
The quality of audit opinion does not affect the level of corruption in the East Java provincial government
Abstract
Abstract
This study aims to analyze the role of the Audit Board of Indonesia (BPK) in reducing and preventing corruption in the local government. The focus of the research discussion is the case of corruption that occurred in the 2016-2018 period. The data came from the regional government of East Java Province, which consists of 9 cities and 29 regencies, based on the number of corruption cases and BPK audit results in each area. The
independent variable used was the results of the BPK audit on the Regional Government of East Java Province, which consisted of audit findings and audit opinions. The dependent variable was the level of corruption in the East Java regional government handled by the Attorney General's Office. This study used a panel data regression analysis model. The results of the study showed that audit opinions and BPK audit findings had no significant
effect on the level of corruption cases in the regional government of East Java Province.
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran BPK dalam mengurangi dan mencegah terjadinya korupsi pada pemerintah daerah. Fokus pembahasan penelitian adalah kasus korupsi yang terjadi pada periode tahun 2016-2018. Data berasal pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 9 kota dan 29 kabupaten, berdasarkan jumlah kasus korupsi dan hasil audit BPK pada setiap masing-masing daerah. Variabel independen yang digunakan adalah laporan hasil audit BPK pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari temuan audit dan opini audit. Variabel dependen adalah jumlah korupsi pemerintah daerah Jawa Timur yang ditangani oleh Kejaksaan. Penelitian menggunakan model analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini audit dan temuan audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kasus korupsi di pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Abror, S., & Haryanto. (2014). Audit Pemerintah dan Pengendalian Korupsi: Bukti dari Data Panel Provinsi di Indonesia. Diponegoro Journal of Accounting, 3(4), 367–377.
Anggraini, W. R., & Suryani, A. W. (2021). Fraudulent Financial Reporting Through the Lens of the Fraud Pentagon Theory. Jurnal Akuntansi Aktual, 8(1), 1–12. doi:10.17977/um004v8i12021p001.
Daniel, E. (2011). Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya. Depok: RajaGrafindo Persada.
Gong, T. (2009). Audit for Accountability in China: An Incomplete Mission. Australian Journal of Public Administration, 68(1), 5-16. doi:10.1111/j.1467-8500.2009.00617.x.
Gupta, S., Davoodi, H., & Alonso-Terme, R. (2002). Does Corruption Affect Income Inequality and Poverty? Economics of Governance, 3(1), 23–45. doi:10.1007/s101010100039.
Husna, N., Rahayu, S., & Triyanto, D. N. (2017). Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit terhadap Tingkat Korupsi. E-Proceding of Management, 4(2), 1637–1642.
Klitgaard, R. (1997). Cleaning Up and Invigorating the Civil Service. Public Administration and Development, 17(5), 487–509. doi:10.1002/(SICI)1099-162X(199712)17:5<487::AID-PAD981>3.0.CO;2-1.
Klitgaard, R. (1998). International Cooperation Against Corruption. Finance and Development, 35(1), 3–6.
Gabrillin, A. (2018). Dalam 2 Tahun, 11 Kepala daerah di Jatim jadi Tersangka Kasus Korupsi. Retrieved from
https://nasional.kompas.com/read/2018/10/10/05283531/dalam-2-tahun-11-kepaladaerah-di-jatim-jadi-tersangka-kasus-korupsi.
Rachman, D. A. (2018). Kasus DPRD Kota Malang, Korupsi Massal yang Mengkhawatirkan. Retrieved from
https://nasional.kompas.com/read/2018/09/04/08512451/kasus-dprd-kota-malangkorupsi-massal-yang-mengkhawatirkan.
KPK. (2015). Kapita Selekta dan Beban Biaya Korupsi. Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Liu, J., & Lin, B. (2012). Government Auditing and Corruption Control: Evidence from China’s Provincial Panel Data. China Journal of Accounting Research, 5(2), 163–186. doi:10.1016/j.cjar.2012.01.002.
Masyitoh, R. D., Wardhani, R., & Setyanigrum, D. (2015). Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Persepsi Korupsi pada Pemerintah Daerah Tingkat II Tahun 2008-2010. Seminar Nasional Akuntansi 18 Universitas Sumatera Utara Medan, 17(100), 1–26.
Pramesti, L., & Haryanto, H. (2019). Akuntabilitas dan Tingkat Korupsi Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Akuntansi Aktual, 6(2), 298–308. doi:10.17977/um004v6i22019p298.
Rini, R., & Damiati, L. (2017). Analisis Hasil Audit Pemerintahan dan Tingkat Korupsi Pemerintahan Provinsi di Indonesia. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis, 4(1), 73–90. doi:10.24815/jdab.v4i1.4933.
Saleh, L. O. I. H., & Ratmono, D. (2017). Analisis Pengaruh Korupsi terhadap Audit. Diponegoro Journal of Accounting, 6(1), 202–214.
Suhardjanto, Syafruddin, D., Andini, P., & Rahmatika, W. (2018). Akuntabilitas dan Korupsi Tingkat Pemerintah Provinsi di Indonesia. Journal of Accounting and Finance, 4(2), 281–296.
Waluyo, B. (2016). Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi dan Optimalisasi. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
Zamzami, F., Mukhlis, & Pramesti, A. E. (2014). Audit Keuangan Sektor Publik untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
DOI: http://dx.doi.org/10.17977/um004v10i22023p141
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Jurnal Akuntansi Aktual is indexed by:
