OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK MELALUI PENDAMPINGAN PEMANFAATAN WEBSITE PEMERINTAH DESA KECAMATAN SUMBERPUCUNG KABUPATEN MALANG

Desinta Dwi Rapita, Didik Sukriono, Nurul Ratnawati, Meidi Saputra

Abstract


Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan pelayanan publik dengan optimal agar terwujus good village governance . Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Sebagai upaya untuk mengoptimalkan pelayanan publik Pemerintah Desa Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, tim pengabdian melaksanakan pendampingan pemanfaatan website desa. Secara garis besar tahapan pelaksanaan pengabdian antara lain; sosialisasi, workshop dan pendampingan. Pendampingan yang dilaksanakan tim pengabdian berjalan lancar dan sukses. Peserta dapat memahami dengan baik materi yang disampaikan oleh tim dan dapat mengikuti dengan baik tahapan-tahapan pemanfaatan website. Setiap Pemerintah Desa di Kecamatan Sumberpucung sudah berhasil membuat konten pelayanan publik pada website desa. Selanjutnya website bisa dikembangkan lebih baik lagi agar pelayanan publik bisa dioptimalkan.


Keywords


Pelayanan publik; website; pemerintah desa;

Full Text:

PDF

References


Agus Dwiyanto, Mewujudkan Good Governance, Gajah Mada, Yogyakarta, 2005.

Agus Dwiyanto (et.al), Kinerja Tata Pemerintahan Daerah di Indonesia, PSKK UGM Bekerjasama dengan kemitraan, Yogyakarta, 2007.

Abdul Mukthie Fadjar, “Keprihatinan Memudarnya Penegakan Hukum dan Kewibawaan Hukum Di Indonesia”, Makalah disampaikan pada serasehan Forum Doktor, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 30 Juni 2011.

Agung Hendarto, Nizar Suhendra, Good Governance dan Penguatan Institusi Daerah, Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Jakarta, 2002.

C.F.G. Sunaryati Hartono, Panduan Investigasi Untuk Ombudsman Indonesia, Jakarta, 2003.

Chambliss William J., dan Robert B. Seidman, Law, Order and Power, Addison-Westley, Mass, 1971.

Huntington, Samuel P. dan Joan Nelson, Partisipasi Politik di Negara Berkembang, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Erwan Agus Purwanto dan Wahyudi Kumorotomo, Birokrasi Publik dalam

Sistem Politik Semi Parlementer, Gava Media, Yogyakarta, 2005.

Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta, Konstitusi Press, 2005.

M. Ryaas Rasjid, Desentralisasi Dalam Menunjang Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Administrasi di Indonesia, Pustaka LP3ES, Jakarta, 1998.

MP3 Masyarakat Peduli Pelayanan Publik, Ada Apa dengan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik?, Yayasan TIFA, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Penerbit Genta Publishing, Yogjakarta, 2009.

Sirajjudin, Didik Sukriono dan Winardi, Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi, Setara Press (Kelompok Insrans Publishing), Malang, 2011.

Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, CV. Rajawali, Jakarta, 1984.

Solly Lubis, Politik dan Hukum di Era Reformasi, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000.

PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PTK (PENELITIAN TINDAKAN KELAS) BAGI GURU IPS SMP/MTS MALANG RAYA. Jurnal Praksis Dan Dedikasi Sosial (JPDS), 2(1).




DOI: http://dx.doi.org/10.17977/um032v3i2p61-67

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial (JPDS)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Editorial and Administration Office:
This Journal is published by Universitas Negeri Malang, under the management of Faculty of Social Science.
Semarang St. No. 5 Building I3, Pos Code: 65145.
Phone. (0341) 551312.
Homepage: http://journal2.um.ac.id/index.php/jpds/index

JPDS Indexed By:

           

E-ISSN 2655-2469


Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial (JPDS) is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License,

View JPDS Stats