Implikasi Yuridis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Terkait Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan

Ayu Kartikawati, Hanif Nur Widhiyanti

Abstract


This study aimed to adjust the statute for foundations established before the enactment of Law Number 28 of 2004 and analyze the legal consequences for foundations established before the enactment of Law Number 28 of 2004 that did not make adjustments to the articles of association. This study used a normative juridical method with a statutory and case approach. The results showed that the purpose of adjusting the articles of association for foundations that were established before the enactment of Law Number 28 of 2004 was to obtain recognition as a foundation, either technically or administratively. The legal consequences for foundations that were established before the enactment of Law Number 28 of 2004 that did not make adjustments to the statute were in the form of losses due to loss of previous history and wealth in the form of assets that had been obtained by the foundation so that the foundation became like a new foundation.

Keywords


adjustment of statute, foundation, Law Number 28 of 2004

Full Text:

PDF

References


Аdjie, H. & Hаfidh, M. (2016). Yаyаsаn: Memаhаmi Pendiriаn-Perubаhаn-Pembubаrаn Yаyаsаn Sebelum dаn Sesudаh Berlаkunyа Undаng-Undаng Nomor 16 Tаhun 2001 tentаng Yаyаsаn. Bаndung: Citrа Аdityа Bаkti.

Arifuddin, Widhiyanti, H. N., & Susilo, H. (2017). Implikasi Yuridis terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah Penerima Kuasa Menyetor Uang Pajak Penghasilan/Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dari Wajib Pajak. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2(1), 18-25.

Аsikin, Z., & Suhаrtаnа, L. W. P. (2016). Pengаntаr Hukum Perusаhааn. Jаkаrtа: Prenаdа Mediа Group.

Islami, N. P., Prananingtyas, P., & Wisnaeni, F. (2020). Akibat Hukum Yayasan yang Belum Menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013. Notarius, 13(1), 127-137.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2016). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114.

Khalid, Z., & Sitompul, R. M. (2020). Akibat Hukum dan Alternatif bagi Yayasan yang Belum Melakukan Penyesuaian Pasca Keluarnya UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Law Jurnal: Jurnal Ilmiah Penelitian, 1(1), 43-49.

Mulyoto. (2015). Yаyаsаn, Periodisаsi dаlаm Pembuаtаn Аktа, Mаl Prаktek dаlаm Pembuаtаn Аktа. Yogyаkаrtа: Cаkrаwаlа Mediа.

Mustofa. (2018). Kedudukan Aset dari Yayasan yang Belum Disesuaikan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Jurnal USM Law Review, 1(2), 138-148.

Purwanti, N., & Mulyoto. (2016). Akibat Hukum Notaris yang Salah Melakukan Penyesuaian Akta Pendirian Yayasan. Jurnal Repertorium, 3(2), 90-96.

Puspitasari, R. A., Koeswahyono, I., & Soekesi, T. S. (2019). Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah tentang Pungutan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Notaris Pemegang Surat Tanda Terdaftar yang Tidak Pernah Berkegiatan di Pasar Modal. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 4(1), 150-161.

Ramadhan, A. F., & Permadi, I. (2019). Makna Alasan-Alasan Tertentu dalam Kode Etik Notaris terkait Kewajiban Menjalankan Jabatan Notaris di Kantornya. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 4(1), 15-28.

Republik Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132.

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430.

Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894.

Republik Indonesia. (2013). Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387.

Riyandani, D. B., & Pujiyono. (2016). Kedudukan Yayasan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Privat Law, 4(2), 152-160.

Rumokoy, D. A., & Maramis, F. (2016). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

Simatupang, T. H. (2013). Legalitas Subjek Hukum Yayasan sebagai Badan Hukum (Kedudukan Yayasan yang Terbentuk Sebelum Lahirnya UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan). Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 7(1), 1-13.

Simorangkir, J. C. T., Erwin, R. T., & Prasetyo, J. T. (2013). Kamus Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Suprаmono, G. (2008). Hukum Yаyаsаn di Indonesiа. Jаkаrtа: Rinekа Ciptа.

Wahyudi, B. T., & Safa’at, R. (2021). Akibat Hukum Ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 6(1), 220-228.

Yahyanto, L. S. A. (2016). Pengantar Ilmu Hukum: Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Hukum, dan Penafsiran Hukum. Malang: Setara Press.




DOI: http://dx.doi.org/10.17977/um019v6i2p325-332

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Bookmark and Share


Copyright (c) 2021 Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

google.pngipiii.pnggoogle.png

Statcounter View My Stats