Email this article 
Perlindungan Hukum bagi Penghadap Penyandang Disabilitas Tuna Netra dalam Proses Pembuatan Akta Otentik
Abstract
Keywords
References
Din, T. (2019). Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Otentik Terindikasi Tindak Pidana. De Jure: Jurnal Penelitian Hukum, 19(2), 171-184.
Faruq, A. A., & Lastiar, R. (2015). Perlindungan Notaris dalam Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan pada Peradilan Pasca
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Jurnal Penelitian Hukum, 2(2), 77-89.
Hadjon, P. M. (1997). Tentang Wewenang. Surabaya: Universitas Airlangga.
Kristyanto, H. S. A., & Wisnaeni, F. (2018). Pemberian Jasa Hukum Bidang Kenotariatan Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (Studi Kasus Notaris di Kota Semarang). Notarius, 11(2), 266-282.
Nahlisa, R. M., Rukiyah, & Christiani, L. (2015). Buku Braille sebagai Jembatan Keterbatasan Akses Informasi Siswa Tunanetra Sekolah Luar Biasa Bagian A Dria Adi Semarang. Jurnal Ilmu Perpustakaan, 4(2), 1-8.
Ningsih, A., Rani, F. A., & Adwani. (2019). Kedudukan Notaris sebagai Mediator Sengketa Kenotariatan terkait dengan Kewajiban Penyuluhan Hukum. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 13(2), 1-28.
Prananda, O. V. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Notaris Atas Pembuatan Akta oleh Penghadap yang Dinyatakan Palsu (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
K/PID/2006). Humani: Hukum dan Masyarakat Madani, 8(2), 131-143.
Rahmayani, S., Sanusi, & Abdurrahman, T. (2020). Perubahan Minuta Akta oleh Notaris secara Sepihak Tanpa Sepengetahuan Penghadap. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 8(1), 98-108.
Ramadhan, A. F., & Permadi, I. (2019). Makna Alasan-Alasan Tertentu dalam Kode Etik Notaris terkait Kewajiban Menjalankan Jabatan Notaris di Kantornya. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 4(1), 15-28.
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.
Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871.
Rosalina, T. A. & Apsari, N. C. (2020). Dukungan Sosial bagi Orang dengan Disabilitas Netra dalam Pencapaian Prestasi di Sekolah Luar Biasa. Prosiding Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat, 7(2), 414-424.
Sukawati, C. I. R. P. M., & Budisetyani, I. G. A. P. W. (2018). Motivasi Berprestasi Remaja Tunanetra Perolehan di Yayasan Pendidikan Dria Raba Denpasar. Jurnal Psikologi Udayana, 5(2), 403-417.
Swandewi, I. A. P., Subawa, M., & Swardhana, G. M. (2015). Pengesahan Akta Notaris bagi Penghadap yang Mengalami Cacat
Fisik. Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 1(1), 26-41.
Wаhyuni, Safa’at, R., & Fadli, M. (2017). Kewenаngаn dаn Tаnggung Jаwаb Notаris dаlаm Pembuаtаn Аktа Perjаnjiаn Kаwin Pаscа Putusаn Mаhkаmаh Konstitusi No. 69/PUU-XII/2015. Jurnаl Ilmiаh Pendidikаn Pаncаsilа dаn Kewаrgаnegаrааn, 2(2), 139-145.
Yulianti, E. D., & Anshari, T. (2021). Pertanggungjawaban Hukum bagi
Notaris dalam Membuat Akta Otentik Berdasarkan Perspektif Pasal 65 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 6(1), 45-54
DOI: http://dx.doi.org/10.17977/um019v7i3p701-708
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2022 Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
