Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemandirian Sosial-Ekonomi Masyarakat Desa: Kasus di Desa Senduro, Kabupaten Lumajang

Umar Sholahudin, Abdus Sair

Abstract


Artikel ini akan mengulas tentang pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan dampaknya terhadap Kemandirian Sosial-Ekonomi Masyarakat Desa Senduro. Sejauh ini, penelitian tentang desa masih seputar soal kondisi desa dan masyarakat desa beserta problem-problemnya. Sementara yang berkaitan dengan pelaksanaan ADD dan dampaknya belum banyak mendapatkan perhatian. Padahal, kebijakan ADD diyakni dapat berkontribusi pada perbaikan dan peningkatan kemandirian desa, khususnya di bidang sosial-ekonomi masyarakat desa. Artikel ini adalah hasil penelitian dengan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Hasil penelitiaan ini menunjukkan, bahwa pelaksanaan kebijakan ADD di Desa Senduro dijalankan sesuai kebutuhan masyarakat desa. Ada dua kebutuhan yang teridentivikasi, yakni pembentukan Senduro sebagai Desa Adat dan Pengembangan Desa Wisata. Pelaksanaan dua kebutuhan desa ini secara nyata memberikan dampak terhadap kemandirian sosial ekonomi desa. Program dan kegiatan dalam rangka pembentukan Desa Adat dan Pengembangan Desa Wisata dilakukan dengan semangat kebersamaan dan gotong royong. Ikatan sosial yang kuat diantara warga mampu membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Pelaksanaan ADD secara gotong royong mampu membangun kemandirian sosial-ekonomi masyarakat Desa Senduro menjadi lebih produktif.

 

Allocation of Village Funds and Socio-Economic Autonomy Of Village Communities: A Case in Senduro Village,Lumajang Regency

This study aims to examine how the implementation of ADD and its impact on the Socio-Economic Independence of the Senduro Village Community, Senduro District, Lumajang Regency. This research is motivated by two important aspects that are currently happening and being experienced by the village. First, the condition of the village and village community, each of which struggles with socio-economic problems such as poverty, unemployment, and the village's economic level which is still weak and difficult to develop. Second, there is a very strategic and important opportunity for the improvement and improvement of the welfare of rural communities, namely through Law no. 6 of 2014 concerning Villages and Government Regulation No. 43 of 2014 concerning Implementing Regulations of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. With the new legal basis, the village now has autonomy, both in governance and village financial management. The village fund allocation policy (ADD) is believed to be able to contribute to the improvement and improvement of village independence, especially in the socio-economic field of rural communities. This study uses a descriptive-qualitative approach. Descriptive research is research conducted with the main objective to describe the facts that occur objectively. This research is based more on collecting qualitative data in the form of informants' experiences which are presented in verbal form, especially those related to the implementation of ADD and its impact on the Socio-Economic Independence of the people of Senduro Village, Senduro District, Lumajang Regency. The research data obtained were analyzed using the theory of empowerment. The results of this study indicate that the implementation of ADD policies in Senduro Village is carried out according to the needs of the village community. There are two needs of villages that utilize ADD, namely the establishment of Senduro as a Traditional Village and Development of a Tourism Village. The implementation of these two village needs has a real impact on the socio-economic independence of the village. Community Programs and Activities of Senduro Village for the establishment of Senduro as a Traditional Village and Tourism Village Development is carried out in the spirit of togetherness and mutual cooperation. Strong social ties among citizens are able to build community economic independence. The implementation of ADD in mutual cooperation is able to build the socio-economic independence of the people of Senduro Village to be more productive.


Keywords


Alokasi Dana Desa; Kemandirian; Sosial-Ekonomi; Desa

Full Text:

PDF

References


Bogdan, R. C. (1992). Qualitative Rasearch for Education; An Introduction to Theory and Method. Boston: Allyn Bacon.

Firmansyah, N. (2014). Peluang Desa Adat dalam Memperkuat Hak-hak Masyarakat Adat. HuMa. Retrieved from Dipetik Juli 21, 2022, dari https://www.huma.or.id/uncatagorized-id/peluang-desa-adat-dalam-memperkuat-hak-hak-masyarakat-hukum-adat

Hikmat, H. (2006). Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Humaniora Utama Press.

Maleong, L. J. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rema Rosda Karya.

Margayaningsih, D. I. (2015). Peningkatan Pemberdayaan Dan Kemandirian Desa Dalam Rangka Otonomi Daerah Oleh: Dwi Iriani Margayaningsih. 23.

Miar, C. R. (2005). Kelembagaan dan Ekonomi Rakyat. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada.

Muhajir, N. (1996). Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake Sarasaen Press.

Pemerintah Desa Senduro. (2019). Monograf Desa Senduro. Pemerintah Desa Senduro.

Rosyadi, I. (2017). Identifikasi Faktor Penyebab Kemiskinan di Pedesaan dalam Perspektif Struktural. 14.

Sholaahudin, U. (2021). Hukum dan Keadilan Masyarakat. Malang: Instrans.

Sholahudin, U., & Pewawancara. (2020, November). Urgensi ADD bagi Desa Senduro.

Statistik, B. P. (2015). Kemiskinan di Desa. Badan Pusat Statistik.

Usman, S. (2006). Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wahyuni. (2016). Kondisi Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan. Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial. https://doi.org/10.31105/mipks.v40i2.2295

Wijayati, H. (2018, March). Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Retrieved from Diambil kembali dari Center for Security and Walfare Studies: https://csws.fisip.unair.ac.id/2018/03/implementasi-undang-undang-nomor-6-tahun-2014-tentang-desa-herlin-wijayati/

Peraturan perundangan-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hasil amandemen keempat.

Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pemda

Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentanf Pemda

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tengang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang No 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.26/UM.001/MKP/2010 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata.




DOI: http://dx.doi.org/10.17977/um021v7i1p44-58

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis

Editorial Office:
Sociology Program, Faculty of Social Science, Universitas Negeri Malang
Semarang St. No. 5 Building I3-101 65145.
Phone. (0341) 551312. line. 375, 376 (20)
Homepage: http://journal2.um.ac.id/index.php/jsph/index
email: jsphum@yahoo.co.id

ISSN 2502-7875 (printed)
ISSN 2527-5879 (online)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.