DEWAN KABUPATEN BATAVIA: SEJARAH DESENTRALIASASI DI HINDIA BELANDA (1928-1934)

Abstract

Abstract

This article attepts to analyze the decentralization issue in the Dutch East Indies, specifically the activities of the Dewan Kabupaten Batavia (Batavia Regency Council) in Tangerang between 1928 and 1934. With the adoption of bestuurvormingwet which is governing the expansion of regional administration, the role of regional government becomes greater in regulating its territory independently. This research tries to place the Dewan Kabupaten Batavia as an autonomous and active regional government in solving local problems that occur in Tangerang and its surroundings. The study shows that the activities of the regional government in Tangerang experienced several problems given the socio-economic conditions inherited from the post-purchase conditions of private lands. In addition, the decision-making process was also colored by the interests between groups including European, Chinese, Priyayi and Nationalist figures. This was reflected in the discussions carried out during the District Council session. 

Abstrak

Artikel ini berupaya menganalisa tentang desentralisasi di Hindia Belanda khususnya aktivitas Dewan Kabupaten Batavia di Tangerang antara tahun 1928 hingga 1934. Dengan ditetapkannya bestuurvormingwet di Hindia Belanda yang mengatur pemekaran administrasi wilayah, maka peran pemerintahan daerah menjadi lebih besar dalam mengatur wilayahnya secara mandiri. Penelitian ini berusaha menempatkan Dewan Kabupaten Batavia sebagai pemerintahan daerah yang otonom dan aktif dalam menyelesaikan masalah-masalah lokal yang terjadi di Tangerang dan sekitarnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas pemerintahan daerah di Tangerang mengalami beberapa problem mengingat kondisi sosial-ekonomi yang diwarisi dari kondisi pasca pembelian tanah-tanah partikelir. Selain itu dalam pengambilan keputusan juga banyak diwarnai oleh kepentingan antar golongan diantaranya adalah golongan Eropa, Cina, Priyayi dan tokoh Nasionalis. Hal tersebut tercermin dari diskusi yang dilakukan selama sidang Dewan Kabupaten. Disamping itu catatan kolonial menunjukkan bahwa Dewan berhasil menjalankan urusan-urusan daerah yang sebelumnya sempat diabaikan oleh pemerintah pusat khususnya pemberdayaan serta advokasi masyarakat di bekas tanah-tanah partikelir, pengembangan industri lokal, peningkatan sistem ekonomi pasar tradisional, serta pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum setempat.