Dari pendudukan hingga perampasan lahan: Konflik agraria di wilayah perkebunan lereng selatan Kelud, Blitar 1945-1966

Abstract

This study examines agrarian conflicts in the plantation areas of Mount Kelud’s slopes in Blitar between 1945 and 1966. Arising from the widespread agrarian disputes in this region, the research traces how land occupations by local communities, resistance against plantation companies, and processes of land grabbing unfolded. Using historical methods—including heuristics, verification, interpretation, and historiography—this study analyzes archives, newspapers, and magazines. The findings reveal that the conflict was triggered by the restitution of erfpacht rights to colonial companies, which was opposed by local communities through land occupations supported by leftist movements. However, the policy of nationalization instead created opportunities for the military and local entrepreneurs to seize the occupied lands. After 1965, political repression was used to strip farmers of their rights by accusing them of involvement in leftist movements. As a result, many farmers lost access to land, which was later controlled by companies through the Right to Cultivate (Hak Guna Usaha).

Penelitian ini mengkaji konflik agraria di perkebunan lereng selatan Gunung Kelud, Blitar. Berangkat dari maraknya konflik agraria di wilayah ini, riset ini menelusuri fenomena pendudukan dan perampasan lahan yang terjadi pada tahun 1945–1965. Menggunakan metode sejarah yang mencakup heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi, penelitian ini menganalisis arsip, koran, dan majalah. Hasilnya menunjukkan bahwa konflik dipicu oleh pengembalian hak erfpacht kepada perusahaan kolonial, yang ditentang masyarakat melalui pendudukan lahan dengan dukungan gerakan kiri. Namun, kebijakan nasionalisasi justru membuka peluang bagi militer dan pengusaha lokal untuk merebut lahan yang telah diduduki. Pasca-1965, represi politik digunakan untuk menghilangkan hak petani dengan tuduhan keterlibatan dalam gerakan kiri. Akibatnya, banyak petani kehilangan akses tanah, yang kemudian dikuasai perusahaan melalui Hak Guna Usaha (HGU).